Tjahjo Kumolo: Tahun ini Pemerintah Tak Terima CPNS

- Rabu, 19 Januari 2022 | 20:05 WIB
Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Pemerintah tidak menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 20220 ini. Pemerintah hanya merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

“Untuk seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2022, pemerintah fokus rekrutmen PPPK. Formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo dikutip dari laman Kementerian PANRB, Rabu (18/1/2021).

Baca Juga: Operasikan SPKLU Kedua di Palembang, PLN Dukung Pemprov Sumsel Wujudkan Program KBLBB

Tjahjo menjelaskan, kebijakan untuk merekrut PPPK ini berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak.

“Mengacu pada contoh baik tersebut, maka pemerintah perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” lanjut Tjahjo.

Keputusan untuk rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Adapun Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.

Baca Juga: Pemko Pariaman Targetkan 51 Sertifikat Tanah Berupa Aset Tahun Ini

Selain kebijakan untuk pelaksanaan Seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Ke depannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan PPPK.

Menurut Tjahjo, dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X