Menteri LHK Minta Gubernur Lakukan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 10:46 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan Berdasarkan ketentuan, kebijakan dan rencana kerja pengendalian perubahan iklim serta perkembangan yang mutakhir saat ini ( Biro Humas KLHK)
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan Berdasarkan ketentuan, kebijakan dan rencana kerja pengendalian perubahan iklim serta perkembangan yang mutakhir saat ini ( Biro Humas KLHK)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta gubernur se-Indonesia untuk menyelenggarakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menyelenggarakan nilai ekonomi karbon di provinsi masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam suratnya tertanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia, dikutip dari siaran pers Kementerian LHK, Jumat (21/1/2022).

Baca Juga: Menteri LHK: Indonesia Telah Terapkan Green Development

Melatarbelakangi surat Menteri LHK itu, yaitu telah diundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Gubernur juga diminta melaksanakan inventarisasi emisi GRK di wilayah kerja pemerintah provinsi masing- masing dengan tata waktu yang berlaku. Dalam kaitan ini, gubernur perlu mendorong usaha dan kegiatan untuk melakukan Pendaftaran Sistem  Registri Nasional (SRN) di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Menteri LHK: Keberadaan SPORC Penting Cegah Kejahatan Kehutanan

Selain itu, gubernur diinstruksikan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK untuk pencapaian NDC, dan pengendalian emisi GRK.

Para gubernur diminta bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan langkah dan upaya yang relevan untuk pemerintah kabupaten/kota serta pelaporannya. Selanjutnya hasil dari proses tersebut dilaporkan kepada Menteri LHK melalui Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Hal-hal penting terkait situasi terkini dalam agenda nasional perubahan iklim pada konteks global juga perlu diketahui oleh para gubernur.
Pertama, Konferensi Perubahan Iklim Glasgow (COP 26) pada tanggal 31 Oktober - 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, telah menghasilkan materi utama yang tertuang dalam Dokumen Glasgow Climate Pact (GCP).

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X