Berpotensi Langgar UU, PKS: Jangan Paksakan BATAN Dilebur ke BRIN

- Senin, 24 Januari 2022 | 18:40 WIB
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Fraksi PKS DPR RI akan mengusulkan pembentukan pansus jika Pemerintah tetap memaksakan untuk melebur Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto, Pemerintah tidak dapat melebur BATAN ke dalam BRIN karena lembaga ini bukan sekedar lembaga litbang, tetapi utamanya adalah sebagai Badan Pelaksana Ketenaganukliran di Indonesia. Upaya Pemerintah menggabungkan BATAN ke BRIN dinilai melanggar UU Ketenaganukliran.

Baca Juga: Video Percobaan Bunuh Diri Seorang Pria dari Lantai 4 Plaza Andalas Beredar di Grup WA

"Dari berbagai laporan yang saya terima diketahui peleburan yang tengah berlangsung di BRIN telah menyempitkan tugas BATAN menjadi sebatas organisasi riset ketenaganukliran," jelas anggota Komisi VII DPR RI tersebut, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Hadiri Raker dengan Mendagri, Sutan Riska: Kami Berkomitmen Dukung Pemerintahan yang Bebas KKN

Padahal, menurut Mulyanto, BATAN bukan sekedar lembaga riset, namun sebagai badan pelaksana ketenaganukliran. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No.10/1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah wajib membentuk nadan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Secara khusus, lanjutnya, amanat UU No.10/1997 adalah penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana (pasal 9).  Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh nadan pelaksana (Pasal 10). Produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh badan pelaksana (Pasal 11). Produksi radioisotop nonkomersial dilaksanakan oleh badan pelaksana (Pasal 12).

Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh badan pelaksana (Pasal 13) dan pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan oleh badan pelaksana (Pasal 14).

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X