Berpotensi Langgar UU, PKS: Jangan Paksakan BATAN Dilebur ke BRIN

- Senin, 24 Januari 2022 | 18:40 WIB
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto

"Tanpa keberadaan badan pelaksana khusus, maka pelaksanaan dan pengaturan urusan ketenagnukliran akan sulit untuk diimplementasikan," katanya.

Seperti diketahui, sesuai dengan Perpres No. 33/2021 tentang BRIN, Pemerintah melebur BATAN ke dalam BRIN.  Proses ini tengah berlangsung dan menimbulkan berbagai keberatan, termasuk dari mantan Kepala BATAN pada periode sebelumnya serta Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI).

"Padahal ke depan pemanfaatan ketenaganukliran di Indonesia akan semakin berkembang, baik dalam bidang energi listrik, industri, kesehatan, pertanian, pangan dll," ungkap Mulyanto. 

Hasil Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) akhir tahun lalu, yang langsung dipimpin Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan introduksi PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). 

Pada tingkat yang lebih teknis, Kementerian ESDM sudah memasukkan listrik nuklir dalam Grand Skenario Energi Nasional (GSEN) sebagai bahan untuk penyusunan RUEN (rencana umum energi nasional), yang akan segera diterbitkan DEN.  Pada tahun 2040 PLTN ini diperkirakan sudah operasi. (*)

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X