Kisruh Lahan IKN Baru, Mulyanto: Koordinasi Internal Pemerintah Kacau

- Jumat, 28 Januari 2022 | 15:04 WIB
Mulyanto
Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politisi PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Menteri Bappenas, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi secara intensif dalam menyelesaikan lahan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah tersebut yang akan dijadikan lokasi IKN baru tersebut.

 Baca Juga: Simak! Ini Bocoran Ngabalin tentang Kepala Otorita IKN Nusantara

Menurut Mulyanto, ini hal yang penting perlu segera dilakukan untuk memperjelas duduk perkara perpindahan IKN, terutama menyangkut lahan yang akan digunakan.

"Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya hingga masalah ini benar-benar jelas. Masa IKN dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," kata Mulyanto kepada Harianhaluan.com, Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: Deretan Infrastruktur Canggih di IKN Nusantara, Cek di Sini!

Mulyanto menegaskan, kisruh lahan konsensi ini menandakan ada masalah pada tahap pembahasan RUU IKN. Di internal pemerintah sendiri terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait dan lemah koordinasi.

"Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tidak mengetahui bahwa sebagian lahan di IKN Nusantara itu merupakan wilayah konsesi tambang yang masih berlaku. Dia mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang telah diselesaikan.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Telkom Akan RUPST Tanggal 27 Mei 2022

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:59 WIB
X