Sawit Direkomendasikan Jadi Tanaman Hutan, Sultan: Modus Legal Deforestasi

- Kamis, 3 Februari 2022 | 10:32 WIB
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengkritik upaya Fakultas Kehutanan IPB University dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang menggagas karya akademik dan merekomendasikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan.

"Kami tidak tau apa motifnya, tapi ini akan menjadi gagasan akademik paling kontroversial untuk dikaji lebih jauh oleh kita semua, atau memang IPB sekedar ingin menguji nalar publik. Bagi saya, hutan harus diidentifikasi sebagai sebuah ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati", tanya Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (03/02).

Baca Juga: Berantas Illegal Logging di TNKS Kerinci, Sultan Minta KLHK Gunakan Drone

Menurutnya, upaya pengalihan status sawit sebagai komoditas perkebunan menjadi hasil hutan merupakan pintu masuk legal bagi modus deforestasi di Indonesia. Jika ini benar terjadi, Indonesia akan ditertawakan dan dikucilkan dunia internasional.

"Sebagai perguruan tinggi pertanian, fakultas kehutanan IPB seharusnya berperan sebagai inkubator forestri dalam upaya perlindungan terhadap ekosistem hutan dan peningkatan produktivitas hasil hutan Indonesia", kata Sultan.

Baca Juga: Bunga Utang Mencekik Daerah, Sultan Minta PT SMI Jangan Jadi Lintah Darat

Kita harus akui bahwa sawit berperan besar pada neraca perdagangan RI. Tapi tidak dengan mengekspansi ke kawasan hutan. Lahan sawit kita sudah sangat luas, tapi produktifitasnya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Era ekstensifikasi sudah tidak relevant dengan kemajuan teknologi pertanian", ungkapnya.

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menekankan agar IPB sebaiknya mencari solusi bagi pemulihan hutan dan gambut, sekaligus melakukan inovasi diversifikasi produk sejenis CPO dari komoditas selain sawit, bukan justru menjustifikasi pelaku usaha sawit untuk mengganggu biodiversitas dalam ekosistem hutan.

"Sangat berbahaya jika keilmiahan, objektivitas dan rasionalitas kampus terkooptasi oleh orientasi bisnis pelaku usaha yang tidak peduli dengan masa depan lingkungan hidup dengan alasan pembelaan terhadap diskriminasi sawit", tegasnya.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X