Pemerintah Subsidi Minyak Goreng, Sultan: Negara Tak Boleh Kalah dengan Kartel

- Rabu, 16 Maret 2022 | 13:52 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mempertanyakan kebijakan subsidi minyak goreng yang dilakukan oleh pemerintah. Dia menilai pemberian subsidi itu bukan menjadi solusi mengatasi kelangkaan produk olahan kelapa sawit tersebut.

"Kelangkaan minyak goreng di negara penghasil CPO dan kelapa sawit terbesar dunia merupakan kebijakan yang jelas patut dipertanyakan dan bisa disebut keliru. Subsidi ini mengkonfirmasi bahwa keberadaan minyak goreng tidak benar-benar lanka, tapi dikarenakan terdapat kartel yang melakukan penyelundupan atau mengekspor, akibat harga CPO global yang terus meningkat," kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, kelangkaan minyak goreng merupakan akibat dari kesalahan manajemen distribusi dan lemahnya pengaruh kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit pemerintah yang diberlakukan kepada pengusaha CPO. Pemerintah bisa dibilang tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan pengusaha sawit dan CPO yang bekerja dengan sistem kartel.

Baca Juga: LaNyalla: Dukungan Publik Terhadap IKN Nusantara Menurun

"Sebagai pengekspor minyak sawit nomor satu, Indonesia harus menjadi price maker komoditas strategis ini di pasar ekspor dan khususnya pasar domestik. Dengan kebijakan DMO seharusnya harga pasar domestik tidak boleh disesuaikan oleh harga pasar global. Negara tidak boleh kalah dengan pelaku bisnis kartel yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Kami ingin pemerintah perlu bersikap tegas memberlakukan aturan DMO 30 persen dan memastikan semua lembaga pangan nasional untuk berkolaborasi untuk mengawasi proses distribusi minyak goreng. Harga CPO dan minyak goreng juga harus diatur di dalam DMO.

"Sangat naif jika negara dan masyarakat harus membayar minyak goreng pelaku usaha sawit dan CPO yang selama sudah melakukan ekspansi perkebunan sawit secara tidak seimbang dan merusak biodiversitas hutan Indonesia dengan harga pasar ekspor. Kami harap satuan tugas pangan untuk mengawasi proses distribusi minyak goreng di setiap daerah," tutupnya.

Baca Juga: Bupati Rusma Yul Anwar Buka Musrenbang Kecamatan Lengayang dan Ranah Pesisir

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X