Ketua DPD RI Pertanyakan Janji Mendag untuk Umumkan Mafia Minyak Goreng 

- Kamis, 31 Maret 2022 | 22:22 WIB
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pertanyakan janji Mendag untuk umumkan mafia minyak goreng.  (Foto: Instagram/@lanyallacenter)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pertanyakan janji Mendag untuk umumkan mafia minyak goreng. (Foto: Instagram/@lanyallacenter)

HARIAN HALUAN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mempertanyakan masalah mafia minyak goreng yang sempat disampaikan Menteri Perdagangan

"Mafia komoditas ini sebenarnya memang ada dan Menteri Perdagangan sudah mengakui itu. Bahkan sudah mengatakan akan mengumumkan pelaku dan tersangkanya. Entah mengapa, tiba-tiba pernyataan itu seperti hilang dan sampai hari ini kita tidak mendengar kelanjutannya," ujar LaNyalla ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Kamis (31/3/2022).  

Dikatakannya, kenaikan bahan pokok, apalagi yang berasal dari impor, tidak sepenuhnya disebabkan mekanisme demand and supply, tetapi ada faktor para pemburu keuntungan dan pemburu rente.

Baca Juga: Kepala Desa akan Deklarasi Jokowi Tiga Periode, LaNyalla: Itu Melanggar Konstitusi

Seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi. Juga komoditas non-impor, seperti telur ayam, daging ayam, cabe rawit dan minyak goreng

"Makanya saat saya diundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, dalam diskusi ‘Antisipasi Kenaikan Bahan Pokok Penting Jelang bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 1443 Hijriyah’ saya katakan bahwa saya berharap Bulog bisa menjelma menjadi Indonesia Trade Company, yang mengambil alih peran para importir pemburu rente tersebut," paparnya. 

Dengan posisi itu Bulog bisa melakukan kontrak hedging di pasar future komoditas pangan sehingga Indonesia terhindar dari kerugian akibat kenaikan harga di pasar dunia.

Sekaligus bisa menghapus pemain-pemain rente impor dan uang fee yang mengalir ke elit kekuasaan.  

"Tetapi tentu Bulog harus diberi peran sebagai perusahaan negara yang mendapat tugas suci dan dibekali senjata yang cukup untuk melaksanakan itu. Bukan malah sebaliknya, diminta menyerap produk dalam negeri, tetapi di sisi lain harus hidup sebagai sebuah sektor privat yang harus menghasilkan deviden," ucap dia. 

Halaman:

Editor: Puspita Indah Cahyani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X