Dedi Mulyadi: SK Menteri LHK Soal KHDPK Bisa Ubah Mata Air Jadi Air Mata

HARIANHALUAN – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi secara tegas menolak SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 287 tahun 2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang berpotensi menghilangkan kawasan hutan seluas 1,1 juta hektare di Pulau Jawa.

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Kang Dedi Mulyadi saat rapat dengar pendapat dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) di Gedung DPR kemarin sore.

Baca Juga: Di Prank Dedi Mulyadi, Reaksi Pedagang Mainan Ini Tak Terduga

“Semangat penolakan sudah sejak lama, sejak digulirkannya gagasan Menteri LHK dalam rencana mengatur tata kelola kehutanan di Pulau Jawa. Kita tolak karena di Jawa ini hutan menjadi fundamen dan esensial karena arealnya semakin menipis,” tegas Dedi.

Sejak dulu Dedi selalu menyampaikan gagasan agar pemerintah kabupaten/kota, provinsi atau pusat mengangkat masyarakat sekitar hutan menjadi pegawai. Mereka diberi tugas khusus untuk menjaga areal hutan dan penanaman secara masif.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaget Lahan Perhutanan Sosial Jadi Tempat Buang Limbah B3

Selain itu anak-anak yang tinggal di kawasan hutan diberi pendidikan kepariwisataan. Di sisi lain, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengubah tempat tinggalnya bergaya rumah adat.

“Kemudian sumber mata airnya dipertahankan dan dikembangkan peternakan yang kuat di lingkungannya sehingga pada akhirnya tumbuh ekonomi yang kuat,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Dedi, sudah berhasil ia lakukan sejak menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta. Saat ia menjabat Kampung Tajur yang berada di kaki Gunung Burangrang berhasil diubah menjadi kawasan wisata yang selalu diminati wisatawan terutama mereka yang berasal dari kota.