Kemenag Diminta Cermati Pengajuan Tambahan Biaya Haji

- Senin, 30 Mei 2022 | 15:53 WIB
  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (dpr.go.id)
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (dpr.go.id)

Menanggapi penambahan anggaran pelayanan ibadah haji 1443 H/2022 M yang diajukan oleh Kementerian Agama , Komisi VIII DPR RI menyayangkan penambahan anggaran yang cukup mendadak. Pasalnya, berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH), rombongan pertama haji Indonesia akan berangkat pada 4 Juni 2022.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022). Padahal, terang Yandri, keberangkatan tahun ini menjadi krusial.

“Dalam kesempatan ini, Komisi VIII DPR RI telah menerima surat dari Menteri Agama nomor B-165/MA/KU.00/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 mengenai Usulan Tambahan Anggaran Operasional Haji Reguler Khusus 1443/2022 M. Persiapan ibadah haji itu menjadi faktor yang sangat penting. Padahal, sesuai dengan rencana perjalanan haji (RPH) pada tanggal 4 juni 2022, akan dilakukan pemberangkatan awal gelombang satu dari tanah air menuju Madinah,” tutur Yandri.

Baca Juga: Kemenag Rilis Daftar Nama Jamaah Haji Reguler 2022, Begini Cara Ceknya

Di sisi lain, dirinya menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga cukup berat karena membawa harapan besar bangsa Indonesia, di mana dua tahun sebelumnya, Indonesia tidak bisa memberangkatkan calon jamaah haji akibat pandemi Covid-19. Sehingga, pengajuan penambahan anggaran yang mendadak ini perlu segera dicermati secara mendalam hingga akhirnya diputuskan.

“Intinya, perlu ada konsolidasi (penambahan anggaran) lagi, Pak Menteri (Agama). Perlu kami tegaskan, dari meja Pimpinan maupun Anggota (Komisi VIII DPR RI), kepada seluruh jamaah calon haji, tidak ada satupun dari Komisi VIII menghambat pemberangkatan calon jamaah haji ini. Situasi ini sulit tapi harus kita hadapi. Solusi pasti ada,” tegas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI itu.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mengingatkan, ke depannya Kementerian Agama bersama dengan lembaga terkait harus mempersiapkan dengan matang dengan memperhitungkan dengan sebaik-baiknya termasuk anggaran penyelenggaraan ibadah haji. Yandri berharap jika terdapat segala perubahan bisa ditangani dengan tepat dan permasalahan yang seharusnya bisa dicegah tidak terulang terjadi.

Baca Juga: DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2022 Sebesar Rp39,8 Juta

Sebagai informasi, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan penambahan Anggaran Operasional Haji Reguler dan Khusus 1443 H/2022 M. Dengan rincian berupa Rp1,463 triliun untuk biaya masyair jamaah haji reguler, Rp9,167 miliar untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), dan Rp25,733 miliar untuk biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya.

Halaman:

Editor: Adhi Widharta

Sumber: dpr.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X