KKP: Potensi Penangkapan Ikan Terukur NTT Sumbang Rp85 T

- Kamis, 23 Juni 2022 | 09:18 WIB
Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat di kantor Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat di kantor Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat.

HARIANHALUAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendukung pemerintah daerah mengembangkan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), di antaranya melalui tiga program strategis yang meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung budidaya perikanan.

Hal ini disampaikan Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat bertemu Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat di kantor Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, dikutip dari laman resmi kkp.go.id, Rabu, 22 Juni 2022.

Baca Juga: KKP Salurkan Bantuan Konservasi untuk Pulau Buano Maluku

"Untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT, KKP punya program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, di mana wilayah NTT termasuk dalam Zona 3," ungkap Menteri Trenggono dalam pertemuan tersebut.

Zona 3 meliputi WPPNRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT. Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp85 triliun.

Baca Juga: Berantas IUU Fishing, KKP Perkuat Peran Pelabuhan Perikanan

Menteri Trenggono menerangkan, kuota penangkapan diberikan untuk industri dan penghobi dengan ketentuan dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta untuk nelayan lokal tanpa PNBP.

Implementasi penangkapan sistem kuota ini, sambungnya, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir, juga menjaga populasi perikanan tetap lestari.

"Kebijakan ini untuk mendorong terjadinya distribusi ekonomi yang merata, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Karena nantinya ikan hasil tangkapan di zona-zona tadi, wajib didaratkan di pelabuhan sekitarnya. Tenaga kerja di industri maupun yang mendukung operasional pelabuhan, harus tenaga kerja lokal," papar Menteri Trenggono.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: kkp.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X