Gandeng ATR/BPN, KKP Permudah Pembudidaya Ikan Dapat Sertifikat Tanah

- Jumat, 24 Juni 2022 | 10:11 WIB
Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pemberdayaan Tanah Masyarakat bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Wakatobi.
Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pemberdayaan Tanah Masyarakat bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Wakatobi.

HARIANHALUAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai upaya membantu para pembudidaya ikan mendapatkan legalitas lahan yang dimilikinya dalam rangka mengakselerasikan program terobosan.

Salah satu bentuk upayanya adalah menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pemberdayaan Tanah Masyarakat bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Wakatobi.

Baca Juga: Libatkan KKP, Kebocoran Sampah ke Laut Turun 25 Persen

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu dalam keterangannya di Jakarta menyampaikan bahwa KKP telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat sejak tahun 2013. KKP sangat berharap agar kerja sama yang telah terjalin dapat berlanjut.

Salah satu program KKP yang bersinergi dengan program Pemberdayaan Tanah Masyarakat dari Kementerian ATR/BPN adalah Program sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (SEHATKAN).

Baca Juga: KKP Gelar Kolaborasi Bersih Pantai dengan Tradisi Petik Laut

Program tersebut adalah kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka penyediaan subjek dan objek pra sertifikasi, sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi, dan pasar pasca sertifikasi.

“Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pra SEHATKAN adalah untuk menyiapkan lahan perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria supaya dapat diproses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan pinjaman pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan,” tukas Tebe panggilan akrab Tb Haeru Rahayu dikutip dari laman resmi kkp.go.id, Jumat, 24 Juni 2022.

Tebe menjelaskan, persiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau Pra SEHATKAN dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan sertifikasi.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: kkp.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X