Suharyanto: Integrasi Ruang Laut dan Darat Jangan Sampai Marginalkan Masyarakat Pesisir

- Minggu, 26 Juni 2022 | 11:32 WIB
Dok KKP
Dok KKP

HARIANHALUAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau semua pihak mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir selama proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Keberadaan aturan yang mengintegrasikan tata ruang laut dan darat jangan sampai memarginalkan masyarakat pesisir.

Baca Juga: Menteri Trenggono Akan Paparkan Strategi Ekonomi Biru Indonesia di UNOC 2022

"Masyarakat yang tinggal di perairan pesisir tidak dapat dipisahkan ruang penghidupannya dari perairan pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, tugas rencana tata ruang harus mampu menjaga dan melindungi mereka. Jangan ada kebijakan rencana tata ruang dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat memarginalkan mereka karena adanya perubahan pemanfaatan raung perairan pesisir, terlebih-lebih menjadikan ruang perairan pesisir itu sebagai rezim daratan yang diatur dengan ketentuan agraria," tegas Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto dalam rapat evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, belum lama ini.

Marginalisasi masyarakat di pesisir salah satunya bisa muncul akibat dilakukannya perubahan fungsi ruang dari kawasan tambak menjadi kawasan peruntukan kegiatan lain di dalam RTRW. Perubahan peruntukan fungsi ruang dalam RTRW menurutnya sah-sah saja asalkan dilandasi oleh hasil kajian ilmiah yang komprehensif. Kajian ilmiah dapat memastikan tidak adanya marginalisasi pemangku kepentingan dari kegiatan eksisting yang digusur.

Baca Juga: Menteri Trenggono Genjot Ekspor Produk Perikanan ke Tiongkok

"Kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan fungsi laut khususnya di perairan pesisir agar selamanya tetap menjadi sumber penghidupan dan ruang penghidupan bagi mahluk hidup semuanya secara lestari," ujarnya.

Suharyanto memaparkan tujuan utama dari integrasi tata ruang darat dan laut adalah agar terwujud keselarasan, keserasian, dan keseimbangan rencana pemanfaatan sumber daya dan pengembangan infrastruktur wilayah di ruang darat dan di ruang laut. Dengan demikian manfaat rencana tata ruang akan menjadi semakin optimal, baik dari sisi lingkungan, sosial kemasyarakatan, maupun ekonomi. Selain itu, konflik antar pemangku kepentingan di ruang darat dan laut juga dapat dihindari.

"Rencana tata ruang yang telah diintegrasikan harus menjadi panglima yang wajib diikuti oleh setiap pemangku kepentingan kegiatan berusaha dan kegiatan non-berusaha di ruang darat dan di ruang laut," tegas Suharyanto.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X