Ruang Laut Dimanfaatkan Pelaku Usaha, Begini Mekanisme dan Aturan KKP

- Senin, 18 Juli 2022 | 18:52 WIB
Direktur Wilayah Pertahanan, Kemenhan, Laksamana Pertama TNI Idham Faca dan Direktur PRL, Suharyanto bersama Direktur PSDK, Halid K. Jusuf beserta Asisten Khusus Menteri Kelautan Dan Perikanan, Doni Ismanto usai Bincang Bahari edisi 5 tahun 2022 Senin, 18 Juli 2022. (Humas KKP)
Direktur Wilayah Pertahanan, Kemenhan, Laksamana Pertama TNI Idham Faca dan Direktur PRL, Suharyanto bersama Direktur PSDK, Halid K. Jusuf beserta Asisten Khusus Menteri Kelautan Dan Perikanan, Doni Ismanto usai Bincang Bahari edisi 5 tahun 2022 Senin, 18 Juli 2022. (Humas KKP)

HARIAN HALUAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 42/2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam mengurus ijin pemanfaatan ruang laut.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menerangkan, secara umum aturan yang dikeluarkan pada 23 Juni 2022 lalu itu berisi proses bisnis diagram alir tahapan yang harus dilalui pelaku usaha jika ingin membangun bangunan dan/atau instalasi di laut.

Beleid tersebut terbit berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada akhir Januari 2022. 

Baca Juga: KKP Jamin Perbaikan Pelayanan Dokumen Kapal Perikanan

"Walaupun peraturan perundangan ini berbentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun dapat dijadikan payung hukum untuk seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam perizinan bangunan dan/atau instalasi di laut"

"Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, pembentukan Keputusan Menteri ini melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga, bahkan dengan stakeholder terkait," ujar Victor dalam sambutannya pada talkshow Bincang Bahari KKP bertemakan Menata Bangunan dan Instalasi di Laut yang berlangsung secara hybrid, Senin, 18 Juli 2022.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Ditjen PRL KKP, Suharyanto menambahkan beleid tersebut menjadi regulasi kedua yang diterbitkan KKP dimana secara spesifik mengatur penataan di ruang laut sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya KKP menerbitkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Baca Juga: Dorong Kemandirian Desa Perikanan, KKP Kembangkan Smart Fisheries Village

"Proses sesuai Kepmen Nomor 42 Tahun 2022 ini kelebihannya tidak menjadikan pelaku usaha wira-wiri antar kementerian lembaga yang tidak efisien secara waktu dan biaya. Karena sebelumnya kementerian lembaga terkait telah duduk bersama untuk melakukan pembahasan dan akhirnya memperoleh satu kesepakatan bahwa proses ini harus dilalui secara terintegrasi," papar Suharyanto.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

MAXstream Rilis Serial Orisinal “Love in Game”

Rabu, 21 September 2022 | 12:49 WIB
X