Desak KLHK Evaluasi Kenaikan Tarif Wisata Pulau Komodo, Dedi Mulyadi: Jangan Dikuasai Korporasi Tertentu

- Rabu, 24 Agustus 2022 | 05:57 WIB
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. ( @dedimulyadi71/)
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. ( @dedimulyadi71/)

HARIAN HALUAN - Polemik rencana pemerintah memberlakukan kenaikan tarif wisata ke Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp 15 juta per paket atau Rp 3,75 juta per orang terus bergulir. Mayoritas masyarakat menolak hal tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan tersebut berlebihan dan akan memiliki efek menurunnya jumlah wisatawan.

“Kekhawatiran orang itu setelah ada tarif tersebut maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai oleh korporasi tertentu. Maka dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola secara tersebar oleh pengusaha kecil dan lokal,” ujar Kang Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Momen Mobil Mewah Dedi Mulyadi Dipakai Angkut Karung Rumput Warga

Hal tersebut diungkapkan oleh Kang Dedi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Senin, 22 Agustus 2022.

Ia pun mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan paket senilai Rp 15 juta tersebut. Pemerintah harus bisa menjelaskan rincian hingga perizinan jika nantinya masyarakat tak mau menggunakan jasa wisata yang telah ditentukan.

“Itu Rp 15 juta apakah paket apakah satu-satunya paket yang bisa dipilih atau tidak?,” ujar Dedi.

Baca Juga: Agustusan di Lembur Pakuan, Dedi Mulyadi Meringis Kesakitan Saat Pundaknya Diinjak Warga

Bagi Dedi, polemik ini kembali mengingatkannya pada sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Mulai dari hilangnya areal hutan yang diserahkan ke swasta sehingga kaum ada tergusur dan kehidupannya menjadi mati. Contohnya masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatera.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X