JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pengamat komunukasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera mereshuffle kabinetnya.
"Hal itu perlu dilakukan mengingat kinerja kabinet Jokowi dinilai sudah tidak memuaskan masyarakat dari hasil beberapa lembaga survei belakangan ini," kata Jamil kepada Harianhaluan.com, Senin (23/8/2021).
Penanganan pandemi Covid-19 bahkan dinilainya paling buruk. Koordinasi antar menteri tidak berjalan baik sehingga masyarakat kecewa terhadap kinerja kabinet Jokowi.
Baca Juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Apakah Akan Diperpanjang Lagi?
"Komunikasi publik kabinet Jokowi juga paling banyak disorot. Buruknya komunikasi publik pemerintah dinilai sebagai satu sebab tak efektifnya penanganan Covid-19," sebut penulis buku Riset Kehumasan itu.
Dia menilai, dampak pandemi Covid-19 seperti resesi ekonomi dan banyaknya karyawan yang di PHK tak dapat diatasi kabinet Jokowi. Daya beli terus merosot, sehingga masyarakat semakin frustasi.
Karena itu, menurut Jamil, selayaknya beberapa menteri di reshuffle. Salah satu diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri ini harus bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19.
"Meskipun sudah kerap dikritik, namun tetap saja komunikasi publik tidak ada perubahan yang berarti. Ini mengindikadikan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak cukup mampu untuk membenahi komunikasi publik," tegas Jamil.
Baca Juga: Tak Perlu Blokir Kontak, Begini Cara Sembunyikan Chat Selamanya di WhatsApp
Menurut Jamil, menteri yang langsung menangani Covid-19 juga selayaknya di reshuffle. Seperti Menteri Luhut Binsar panjaitan, Airlangga Hartarto, Erich Thohir, dan Menteri Kesehatan.
"Mereka ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19. Mereka ini tampaknya tak cukup cakap untuk menangani pandemi Covid-19. Karena itu perlu penyegaran agar Indonesia lebih cepat keluar dari pandemi tersebut," katanya.
Kemudian Menteri Ketenagakerjaan menurut Jamil juga layak di reshuffle. Sebab, ia tidak mampu mengerem meluasnya PHK dan karyawan yang dirumahkan selama Covid-19. Ia juga tak ada inovasi untuk mencari solusi mengatasi meningkatnya pengangguran di tanah air.
"Mereka itu kiranya urgen di reahuffle agar kinerja kabinet Jokowi berpeluang terdongkrak kembali. Pilihan itu memang berat bagi Jokowi, tapi itu harua diambil untuk menyelamatkan negeri tercinta dari pandemi Covid-19," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu.
Kalau reshuffle tidak dilakukan, Jamil mengkhawatirkan, kepuasan masyarakat terhadap kabinet Jokowi akan semakin terjun payung. Hal ini tentu dapat membahayakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. (*)
