HARIANHALUAN.COM- Said Didu mantan aparatur sipil negara (ASN) ikut mengomentari mengenai sikap hedonisme Mario Dandy, anak Pejabat Ditjen Pajak yang telibat kasus penganiayaan.
Said Didu menilai gaya hidup hedonisme dengan mempertontonkan kekayaan, merupakan sesuatu yang mestinya diawasi di dalam lembaga pemerintahan, ketimbang melarang penggunaan celana cingkrang dan jenggot oleh pegawainya.
Mantan ASN yang menjuluki dirinya sebagai manusia merdeka itu menyebut, bahwa hedonisme pejabat khususnya di lingkungan kemenkeu tenggelam dibandingkan isu radikalisme yang selama ini dicurigai di lembaga pimpinan Sri Mulyani itu.
Baca Juga: Tak Hanya Didi Kempot, Ini Deretan Orang Indonesia yang Pernah Hiasi Google Doodle
“Ibu Sri Mulyani itu pernah menyatakan bahwa di kantor Kementerian Kauangan kemasukan radikal,” ucap Said Didu dikutip harianhaluan.com dari kanal youtube Manusia Merdeka, Minggu, 26 Februari 2023.
Berdasarkan pernyataan Sri Mulyani tersebut, Said Didu menantang bendahara negara itu untuk membuktikan, apakah yang melakukan korupsi di kelambagaan keuangan tersebut adalah mereka yang dicurigai radikal tersebut.
Dia menceritakan mengenai perilaku orang-orang atau pegawai di kemeterian keuangan yang banyak ditemuinya, bahwa selama ini banyak pegawai kemenkeu ketika mendengar azan lansung sholat, jadi menurutnya hal-hal seperti itu tidak pantas untuk dimarahin.
“Masak orang sholat tepat waktu dimarahin, ya kan, masak pakai jenggot dimarahin. Menurut saya mending ibu Sri Mulyani itu menyelesaikan masalah-masalah hedonisme di kementerian keuangan,” jelas Said Didu.
Menurutnya, Sri Mulyani mestinya mampu menunjuk orang-orang tertentu untuk melakukan tugas khusus mengawasi pegawai-pegawainya yang hidup mewah dan hedonis.
Baca Juga: Tantangan Pemilu 2024, Kampanye Politik Tidak Berkualitas hingga Integritas Penyelenggara
Baca Juga: Kisah Aladin Banuali, Perampok Baik Hati dari Sumatera Barat yang Dijuluki Robin Hood Indonesia
Daripada mengawasi orang kritis, lebih baik mengawasi pegawai-pegawainya yang hedonis. Namun, Said Didu merasa Sri Mulyani tidak sanggup melakukan itu.
Tokoh yang dikenal vokal setelah berhenti menjadi ASN itu juga menyebutkan, bahwa bagi pegawai-pegawai pajak dan penegak hukum, remunerasi atau gaji bukanlah hal dikhawatirkan mereka.
Karena menurutnya, pekerjaan yang terkait pajak dan penegak hukum, uang sampingan bisa jauh lebih besar ketimbang remunerasi yang mereka terima setiap bulan.
“Remunerasi bagi mereka itu tidak terlalu penting, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang gampang didapatkan uang di luar itu. Itu persis sama dengan penegak hukum,” terangnya.
Artikel Terkait
Said Didu vs Stafsus Sri Mulyani 'Perang' di Twitter soal Utang RI, per Desember 2022 Sudah Rp7.733,99 T
Presiden Sebut Harus Impor Beras kalau Stok Nasional Menipis, Said Didu: Kemana Hasil Pembangunan Bapak?
Sri Mulyani Copot Jabatan Orang Tua Mario Dandy di Ditjen Pajak, Menkeu: Kami Kerja Keras Urus Uang Negara
Disinggung Soal Upaya Damai Anak Pejabat Pajak, Begini Respon Polisi
Sri Mulyani Perintahkan Komunitas Moge Pegawai Pajak Bubar, Menkeu Sebut Tak Pantas Meski Dibeli Duit Halal