Hore ! Pemerintah Akan Berikan Bansos Selama 3 Bulan, Siapa Saja yang Dapat? Ini Penjelasannya

- Senin, 6 Maret 2023 | 14:50 WIB
Hore ! Bansos Sembako akan Diberikan Selama 3 bulan oleh Pemerintah ,Siapa saja yang Dapat? Berikut Penjelasannya/Foto by Kementrian sosial
Hore ! Bansos Sembako akan Diberikan Selama 3 bulan oleh Pemerintah ,Siapa saja yang Dapat? Berikut Penjelasannya/Foto by Kementrian sosial


HARIANHALUAN.COM - Dikabarkan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (Bansos) sembako selama 3 bulan sebelum Ramadhan 2023.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa bansos tersebut akan mulai diberikan di bulan ini, Maret 2023.

Bantuan ini juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan harga pangan jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), salah satunya lebaran.

Baca Juga: Gak Tanggung-tanggung, Orang Ini Modifikasi Baterai HP Samsung A32 Sampai 30.000 mAh, Bisa Tahan Berapa Lama?

“Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama 3 bulan, yakni di bulan Maret, April, dan Mei 2023,"ujar Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, pada 5 Maret 2023, dilansir dari Sindonews.

Tentu tidak semua kalangan masyarakat akan mendapatnya dan memiliki kriteria tersendiri, salah satunya yang sudah mendapatkan program keluarga harapan (PKH).

"Bagi desil yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai,” tambahnya.

Baca Juga: 6 Kota Besar di Dunia Penganut Aliran Satanisme, Salah Satunya Ada di Turki

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pendataan survei kemiskinan di bulan Maret untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan.

Tentu bansos sembako ini merupakan salah satu dari 6 program yang telah direncanakan oleh pemerintah,yaitu pertama akan melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok.

Seperti pada beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Batas Waktu Nyetir Mobil saat Mudik Ternyata Diatur Undang-undang Lho, Simak Penjelasannya

Kemudian untuk program kedua adalah mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Hal ini dilakukan untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan stakeholders serta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog.

“Selain itu, kami juga memastikan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah bisa menggunakan biaya tak terduga untuk memberikan subsidi ini,” paparnya.

Halaman:

Editor: Dwi Reka Barokah

Sumber: Sindo News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X