Sejarah 7 Kabinet Silih Berganti Demi Kepentingan Politik pada Demokrasi Liberal Era Presiden Soekarno

HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Indonesia pernah menjalankan sebuah sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang Undang Sementara (UUDS) 1950, sebagai laju pemerintahan yang ternyata menimbulkan banyak kepentingan politik.

Mengingat prinsip sistem demokrasi liberal adalah kebebasan, serta presiden dilarang bertindak sewenang-wenang dengan rakyat, alhasil kepentingan politik yang didorong oleh partai-partai atau multipartai makin menambah konflik yang berkepanjangan.

Kemudian dalam penerapan sistem demokrasi liberal, terdapat 7 susunan kabinet dengan yang silih berganti selama 9 tahun.

Baca Juga: Wajib Tahu! Ternyata Ada 5 Golongan Orang yang Bebas dari Pertanyaan Kubur

Dilansir Harian Haluan dari Youtube Makna Masa, berikut adalah ulasan sedikit tentang 7 susunan kabinet yang menjalankan sistem demokrasi liberal.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi. Sementara PNI lebih memilih kedudukannya sebagai oposisi.

Ada empat program kerja pada Kabinet Natsir. Selama kabinet ini berjalan, goyahnya Kabinet Natsir mulai terasa saat kehilangan dukungan presiden karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat.

Baca Juga: Begini Kata Indy Barends Setelah Hadir di Pertemuan Indra Bekti dan Aldilla Jelita

Selain itu, partai oposisi Masyumi yakni PNI mengeluarkan mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir menyangkut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tentang pemilihan DPRD yang dianggap tidak demokratis dan hanya menguntungkan Masyumi.

Lalu berkat dukungan dari para anggota parlemen yang pada akhirnya Kabinet Natsir berakhir pada 21 Maret 1951.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 27 Februari 1952)

Setelah Kabinet Natsir berakhir, munculah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman dari Masyumi.

Baca Juga: Ilmuan Ungkap Planet Paling Panas, Diteliti Ternyata Terbuat dari Bongkahan Es Sepanas Api