Rocky Gerung: Teguran Mahfud MD ke Sri Mulyani Adalah Untuk Jokowi

"Jadi Sri Mulyani (ini) ada di dalam Dilema. Dan dilema itu mesti dia pecahkan dengan menundukkan diri, supaya dia bebas dari tekanan publik internasional terutama. Tapi kan kita tahu bahwa siksatnya Sri Mulyani itu juga menunjukkan banyak hal yang masih ingin dia, sebut saja dengan kasar 'dia mau sembunyikan,"

Jadi kalau moral itu udah nggak ada, ya susah. Dan orang akan menganggap seluruh keterangan versi Sri Mulyani ini sebagai upaya untuk menutupi kasus itu,"

"Jadi kita kembali pada soal pertama yaitu ada temuan 400 lebih manusia di departemen keuangan dari 2009-2023 lakukan pencucian uang lah kalau bahasa kasarnya,"

Dan itu artinya uang haram yang dicuci. Kan nggak mungkin uang yang bersih itu dicuci lagi itu. Ini uang kotor semua tuh. Yang kemudian disebut sebagai transaksi yang dicurigai."

Bahkan menurut Rocky, permasalaham di Kementerian Keuangan tersebut bukan sekedar soal 360 triliun atau 460 orang yang terlibat di situ.

Namun menurutnya, persoalan tersebut merupakan pertanggung-jawaban Sri Mulyani terhadap ketidakmampuan dia untuk menegakkan moral di dalam Departemen Keuangan.

"Nah, Mahfud tentu datang dengan data dan itu. Eggak ada urusan dengan moral engga moral. (Apalagi) Mahfud MD adalah pengendali sistem untuk mengantisipasi korupsi kan. Jadi (ketika)  Mahfud kasih data, mustinya Sri Mulyani anggap data itu sebagai teguran bagi dia tuh," sambung Rocky Gerung.

Selain itu menurut pengamatan politik tersebut, teguran  Mahfud MD ke Sri Mulyani itu juga merupakan sinyal teguran juga kepada Jokowi.

"Sekaligus Mahfud (ini)  kirim sinyal bahwa menegur Sri Mulyani artinya  (dia) menegur juga presiden. Karena kan atasannya ini kan Presiden. Cuman Pak Mahfud kan nggak mungkin bilang ini, Pak Jokowi nggak tahu."

Yang mana menurut Rocky Gerung, teguran Mahfud MD ke Jokowi itu mensinyalkan bahwa Pak Jokowi sebagai presiden gagal untuk membuat Sri Mulyani teguh di dalam mengelola departemen yang paling paling kaya di Indonesia, yakni departemen keuangan. ***