57 Tahun Supersemar, Surat Penanda Beralihnya Kepemimpinan Ri dari Sukarno ke Suharto

HARIANHALUAN.COM - Momen Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan Presiden Pertama RI Sukarno pada 11 Maret 1966 kini sudah berlalu 57 tahun.

Sukarno menunjuk Suharto, saat itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) untuk mengambil langkah memulihkan keamanan negara yang mulai tidak stabil.

Baca Juga: Kapan Waktu yang Tepat untuk Berolahraga Saat Bulan Ramadhan? Simak Penjelasannya di Sini!

Suharto meresposnnya dengan membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan menggelar operasi untuk menyingkirkan Partai Komunis Indonesia (PKI) di berbagai daerah.

Tepat tanggal 12 Maret 1966, PKI resmi dibubarkan oleh Suharto.

Supersemar juga menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Sukarno ke Orde Baru yang dipimpin Suharto.

Salah satu peristiwa kelam dan bersejarah bangsa Indonesia adalah gugurnya jendral dan perwira TNI AD pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965.

Sebuah kelompok Gerakan 30 September (G30S) mengerahkan pasukan Cakrabirawa untuk membunuh enam jenderal dan satu perwira TNI AD merebut kendali sementara di beberapa bagian pusat Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan melalui Radio Republik Indonesia dalam percobaan kudeta.

Baca Juga: Bukan Sembarangan, Istri Sudarman Harjasaputra Rela Jadi Budak Hermes, Nasibnya Kini Tersiksa Hidupnya

Sejarah singkat Supersemar

Kegeraman rakyat Indonesia memuncak. Mahasiswa-mahasiswa memilih untuk turun ke jalan. Pun mereka kemudian menggelorakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga.

Saban hari aksi itu terus dilakukan pada awal 1966.  Aksi Tritura sampai ke telingga Bung Karno. Ia menganggap aksi mahasiswa sebagai angin lalu.

Bung Karno tak sedikit pun ingin membubarkan PKI. Sekalipun kemudian tuntutan rombak kabinet dikabulkan.  Desakan membubarkan PKI kepada Bung Karno terus dilakukan hingga kondisi Indonesia jadi tak kondusif.

Kondisi itu membuat Sukarno mengeluarkan Supersemar berdasarkan pertemuan dengan tiga jenderal TNI AD (Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud).  

Sukarno meminta Letjen Suharto untuk menjaga ketertiban. Namun, asumsi itu dimaknai berbeda oleh Suharto. Ia mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu untuk menjaga keamanan dan kestabilan nasional.