Tiktok Resmi Dilarang di New Zealand dan Inggris, Kenapa?

HARIANHALUAN.COM - Baru-baru ini negara New Zealand dan Inggris resmi melarang penggunaan aplikasi TikTok.

Inggris dan atau United Kingdom (UK) lebih dulu melarang penggunaan aplikasi TikTok di negaranya tanggal 16 Maret 2023, disusul New Zealand pada tanggal 17 Maret 2023.

Kebijakan baru yang diambil oleh Inggris dan New Zealand itu menambah daftar panjang negara yang melarang penggunaan aplikasi TikTok baik secara parsial maupun keseluruhan.

Baca Juga: Perbaiki Diri Sebelum Ramadhan 1444 Hijriah dengan Mengobati Hati yang Sakit dengan Cara-cara Ini

Pelarangan tersebut terutama ditujukan bagi para staf yang bekerja di lembaga pemerintahan yang perangkat teleponnya tersambung dengan perangkat pemerintah.

Hal itu karena aplikasi TikTok disinyalir dapat menimbulkan kebocoran dan atau pencurian data pada perangkat pemerintah.

Dilansir Harianhaluan.com dari Euronews, pelarangan di Inggris didasarkan atas laporan dari Pusat Keamanan Siber Nasional UK yang menemukan bahwa adanya kemungkinan risiko mengenai data-data sensitif milik pemerintah yang dapat diakses dan digunakan oleh platform tertentu.

Baca Juga: Kunci Jawaban Halaman 54 Rancage Diajar Basa Sunda Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 5 Latihan 3 Kecap Rajekan

Kekhawatiran tersebut diketahui bermula dari aplikasi TikTok yang mewajibkan pengguna untuk memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses data yang disimpan di perangkat (seperti kontak, konten pengguna, dan data geolokasi) yang kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan.

"Larangan hari ini tidak mencakup perangkat pribadi untuk pegawai pemerintah, menteri, atau masyarakat umum. Setiap individu harus mengetahui kebijakan data setiap platform media sosial saat mempertimbangkan untuk mengunduh dan menggunakannya," (dikutip Harianhaluan.com dari www.gov.uk tanggal 16 Maret 2023).

Namun sedikit berbeda dengan negara Inggris yang secara total melarang penggunaan TikTok pada seluruh pekerja di pemerintahan, kecuali untuk tim keamanan khusus yang memantau bahaya siber dan atau penegak hukum.

Baca Juga: Anak Sekda Riau Ngonten Beli Barang Mewah Tas Branded Seharga Motor, Netizen: Tokonya KW?

New Zealand nampaknya lebih longgar, karena diketahui hanya akan membatasinya untuk sekitar 500 orang atau yang merupakan anggota parlementer (dikutip Harianhaluan.com dari Euronews).

Bahkan penggunaan aplikasi TikTok bagi para pejabat pemerintah di New Zealand juga masih diperbolehkan dalam kondisi atau tujuan tertentu.