Tempat Hiburan Malam di Padang Selama Bulan Ramadhan Dilarang Beroperasi

HARIANHALUAN.COM - Satpol PP Padang tetapkan tempat hiburan malam di Kota Padang selama bulan ramadhan 1444 H dilarang beroperasi, Selasa 21 Maret 2023.

Larangan beroprasinya tempat hiburan malam tersebut setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang lakukan sosialisai kepada pemilik usaha tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang.

Sosialisasi tersebut, terkait aktifitas dan operasional tempat usaha hiburan malam selama bulan Ramadhan di Kota Padang. Pada Selasa 21 maret 2023.

Baca Juga: Jelang Ramadhan 1444H, Semen Padang Serahkan 20 Bak Sampah Terpilah untuk Masjid Raya Sumbar

Mursalim, Kasat Satpol PP Padang menjelaskan, dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Puasa, maka pernyataan sikap bersama tokoh organisasi kemasyarakatan untuk sementara kegiatan usaha hiburan malam selama bulan Ramadhan tidak diperbolehkan beroperasi.

"Sesuai dengan pernyataan sikap bersama tokoh organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Keagamaan se Kota Padang dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan tahun 1444 H/ 2023 M, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 yang lalu, maka perlu segera kita lakukan sosialisasi kepada pemilik usaha tempat hiburan malam,"ujar Mursalim, Kasat Satpol PP Kota Padang.

Selain itu, Mursalim juga mengingatkan pemilik tempat hiburan malam, agar bisa mematuhi himauan walikota padang tersebut.

Baca Juga: Tak Terima Ditagih Hutang, Seorang IRT di Kota Padang Habisi Nyawa Korban

Satpol PP Padang, tentu akan melakukan pengawasan dan penertiban, serta akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar.

"Kita masih menunggu surat edaran Walikota Padang yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, namun kita sudah ingatkan pemilik tempat usaha terlebih dahulu, untuk selanjutnya, surat akan kami serahkan kepada pemilik usaha tempat hiburan malam nantinya, jika pemilik usaha nantinya melanggar, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020, jika masih didapati melanggar maka izin usaha bisa dicabut karena melanggar kearifan lokal oleh DPMPTSP, "Tutup Mursalim.***