Ketua DPD RI Dorong UMKM dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang

- Jumat, 26 Mei 2023 | 13:31 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla mendorong UMKM dalam kerja sama bilateral Indonesia-Jepang.
Ketua DPD RI LaNyalla mendorong UMKM dalam kerja sama bilateral Indonesia-Jepang.

HARIANHALUAN.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar hubungan bilateral Indonesia-Jepang hendaknya tak hanya difokuskan pada kerja sama antara perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi kelas menengah, kecil dan mikro (UMKM), karena teori “trickle-down effect” yang diandalkan selama ini ternyata gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan LaNyalla saat bertemu jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo dalam rangkaian kunjungan kerja delegasi Senator untuk menyerap aspirasi komunitas diaspora serta mengadakan studi referensi sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional DPD RI.

Berbicara tentang kerja sama ekonomi bilateral, LaNyalla menilai sering terperangkap dalam alam pikiran masa lalu tentang trickle-down effect, bahwa yang dilibatkan harus konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar.

Baca Juga: Komite III DPD RI Minta Kenaikan Biaya Haji Tidak Signifikan

"Tujuannya agar setelah mereka kuat, mereka akan membantu masyarakat golongan bawah. Itu mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan,” tegas LaNyalla dalam pertemuan yang dihadiri Deputy Chief of Mission John Tjahjanto Boestami dan staf KBRI pada Kamis (25/5/2023).

Fakta yang terjadi, semakin kuat dan kaya, mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.

“Oleh karena itu, yang perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga: Komite III DPD RI Minta Pengesahan RUU Kesehatan Tidak Tergesa-Gesa

LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada KBRI Jepang dan juga KBRI di semua negara sahabat perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas diplomasi, agar investasi asing yang masuk ke Indonesia juga melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku-pelaku UMKM di daerah-daerah.

"Dalam rangka melayani rantai pasok produk-produk Indonesia ke Jepang dan sekitarnya, UMKM Indonesia perlu dilibatkan dalam pusat distribusi produk Indonesia di Jepang. KBRI juga bisa mendorong investasi Jepang untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia," jelas LaNyalla.

Ketua DPD RI juga menerangkan bahwa kombinasi dari permintaan global yang mulai meningkat, disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta kondisi geopolitik global, mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Namun demikian, di tengah ketidakpastian global tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang impresif.

Dijelaskannya, dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian, setiap negara perlu melakukan kolaborasi dengan negara lainnya, karena suatu negara tidak mungkin dapat berdiri hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya.

"Oleh karena itu, maka kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan. Jepang adalah negara maju, sehingga Indonesia terdorong untuk melakukan berbagai kerja sama dengannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri," kata LaNyalla.

Baca Juga: Asisten 1 Setdakab Pesisir Selatan Hadiri Acara Halal Bihalal dan Pengukuhan Pengurus DPD PKPS Pabasko

Halaman:

Editor: Heradhyta Amalia Primadhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X