Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar karena Persaingan Tak Sehat


Jumat, 03 Juli 2020 - 10:28:00 WIB
Grab Didenda KPPU Rp 30 Miliar karena Persaingan Tak Sehat Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Grab terkena denda Rp 30 miliar dan TPI sebesar 19 miliar.

Kedua perusahaan itu dianggap melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Denda sebesar Rp 30 miliar kepada Grab ini terdiri dari Rp 7,5 miliar pelanggaran pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas pasal 19, sementara TPI dikenakan Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi KPPU, Jumat (3/7/2020), pembacaan keputusan dilakukan pada Kamis (2/7/2020) malam. Putusan pada kedua perusahaan ini adalah jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan oleh wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya.

Dalam persidangan, Majelis Komisi yang dipimpin oleh Dinni Melanie selaku Ketua Majelis dengan anggota Guntur S Saragih, dan Afif Hasbullah menilai perjanjian kerja sama penyediaan jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI.

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian Majelis menilai telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya.

Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu.

Memperhatikan berbagai fakta dan temuan dalam persidangan Majelis Komisi memutuskan bahwa Grab dan TPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan 19 huruf "d", namun tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada Grab sebesar Rp 7,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf "d". Sementara TPI dikenakan sanksi denda sebesar Rp 4 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 15 miliar untuk pelanggaran Pasal 19 huruf "d".

"Majelis Komisi juga memerintahkan agar para terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap," bunyi keterangan KPPU.

Secara khusus, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus kepada Kementerian UMKM dan Koperasi untuk melakukan advokasi kepada pengemudi yang tergolong UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. (*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 28 Juli 2020 - 21:26:42 WIB

    Driver Grab Medan Segel Kantor hingga Ramai-ramai Beri Bintang Satu

    Driver Grab Medan Segel Kantor hingga Ramai-ramai Beri Bintang Satu HARIANHALUAN.COM - Puluhan mitra driver Grab Bike Medan menggeruduk kantor Grab di CBD Polonia, Medan, Selasa (28/7/2020). Para driver menyegel kantor tersebut karena pihak Grab tidak memberikan jawaban atas tuntutan yang mer.
  • Selasa, 16 Juni 2020 - 21:09:01 WIB

    Berikut Deretan Pesangon Buat Karyawan Grab yang Kena PHK

    Berikut Deretan Pesangon Buat Karyawan Grab yang Kena PHK HARIANHALUAN.COM - Meskipun terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 360 karyawannya, namun Grab memberikan pesangon dengan berbagai pilihan, mulai dari uang pesangon, hingga laptop kerja. Total pekerj.
  • Jumat, 05 Juni 2020 - 08:19:04 WIB

    Anies Izinkan Grab & Gojek Cs Angkut Penumpang Mulai 8 Juni

    Anies Izinkan Grab & Gojek Cs Angkut Penumpang Mulai 8 Juni HARIANHALUAN.COM - Kabar gembira bagi driver ojek online seperti Grab dan Gojek. Mulai 8 Juni driver ojol bisa kembali mengangkut penumpang di wilayah Jakarta..
  • Ahad, 31 Mei 2020 - 19:56:30 WIB

    Pria Ini Sedang Dicari-cari Grab Indonesia, Apa Kesalahannya?

    Pria Ini Sedang Dicari-cari Grab Indonesia, Apa Kesalahannya? HARIANHALUAN.COM -- Menjalani profesi sebagai pengendara ojek online, menjadi pilihan bagi sebagian warga Jakarta. Mereka melakoninya demi mendapatkan penghasilan tambahan, namun ada juga yang menjalaninya sebagai sumber naf.
  • Jumat, 10 April 2020 - 10:57:26 WIB

    PSBB Berlaku, GoRide & GrabBike Menghilang dari Aplikasi

    PSBB Berlaku, GoRide & GrabBike Menghilang dari Aplikasi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi berlaku pukul 00:00 WIB pada Jumat 10 April 2020 ini. Aturan tersebut akan resmi melarang ojek online seperti Grab dan Gojek untuk mengangkut penumpang.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]