Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Stop Impor Garam, Asalkan..


Rabu, 08 Juli 2020 - 09:00:06 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Stop Impor Garam, Asalkan.. Ist

HARIANHALUAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, berjanji untuk menutup keran impor garam. Asalkan, lanjut dia, produksi garam lokal sudah bisa memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan industri.

"Karena industri butuh yang NaCl 97 persen, dan kalau bisa di atas 97 semua, baru kita akan menuntut impor garam ditutup," kata Edhy saat kunjungan ke Cirebon seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2020).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, garam impor masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang membutuhkan garam dengan kualitas tertentu. Umumnya garam industri harus memenuhi kandungan NaCl (Natrium Klorida) di atas 97 persen.

"Yang akan saya lakukan terhadap garam rakyat ini, saya akan pastikan kualitas garam kita NaCl nya di atas 97 persen," kata Edhy.

Dia menuturkan, produksi garam rakyat yang sekarang ini NaCl nya masih di bawah 97 persen, karena itu tidak bisa memasok ke industri seperti industri farmasi hingga tambang minyak.

Lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) terus mencoba membantu petani garam dalam budidaya agar kadar NaCl bisa dinaikkan.

Selain menaikkan NaCl, produksi garam rakyat juga butuh diperbanyak hal ini agar ketika ada permintaan dari industri yang besar bisa memasoknya.

Namun untuk saat ini pihaknya tidak bisa melakukan penutupan impor garam industri. Sebab ketika tidak ada impor, kata dia, maka industri-industri yang membutuhkan garam akan mati.

"Kalau sekarang kita tidak bisa menuntut karena produksinya belum ada. Kita ngotot tidak boleh ada garam impor, maka industri-industri yang lain akan mati," kata Edhy.

Dia menjelaskan untuk meningkatkan produksi garam rakyat, maka butuh alat dan teknologi terbaru. Sselain itu penggunaan geo-membran juga bisa menaikkan produksi sampai 40 persen.

"Caranya produksi garam harus dibantu dengan geo-membran, karena bisa menambah produksi sampai 40 persen. Kita cari juga alternatif, kami mau cari jalan keluar untuk para petani garam," ujar Edhy.

Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan alokasi kuota impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 2,9 juta ton. Kuota impor itu meningkat 200.000 ton dibandingkan tahun lalu.

Dilansir dari Harian Kompas, di pengujung 2019, produksi garam tercatat 2,86 juta ton atau meningkat dibandingkan realisasi 2018 yang mencapai 2,72 juta ton.

Akan tetapi, sekalipun produksi meningkat, harga garam di petambak rakyat terjun bebas hingga ke level Rp 150- Rp 250 per kilogram atau hanya 10 persen dari harga pada tahun lalu yang berkisar Rp 1.600 per kg.

Nasib petambak garam rakyat bak sudah jatuh tertimpa tangga, penyerapan garam rakyat oleh industri pun belum optimal.

Ketidakpastian pasar terus berlangsung di tengah upaya petambak garam memperbaiki mutu produksi. Saat ini, semakin banyak petambak menerapkan teknologi geomembran, geoisolator, atau ulir filter guna mengontrol mutu.

Selain itu, intensifikasi lahan garam melalui integrasi lahan berlangsung di beberapa sentra produksi, seperti di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Di tengah harga panen yang terombang-ambing dan tingkat serapan industri yang belum optimal, usaha tambak garam rakyat kini didera arus garam impor yang menguat. Tanpa solusi yang jelas, usaha pergaraman rakyat dikhawatirkan semakin terpuruk.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman telah menargetkan tercapainya swasembada garam nasional pada 2021, yakni meliputi garam konsumsi dan garam industri untuk aneka pangan.

Target swasembada garam itu telah beberapa kali direvisi dan diundur, semula tahun 2015. Namun, target itu tidak tercapai dan diundur menjadi tahun 2016.

Akibat anomali cuaca dan ketidaksiapan produksi, target direvisi lagi menjadi tahun 2018. Target kemudian diundur lagi menjadi tahun 2021.

Tahun ini, PT Garam (Persero) mulai mengoperasikan mesin pencucian garam untuk mengolah garam lokal menjadi garam industri.

"Pengolahan garam lokal menjadi garam industri diharapkan mereduksi impor garam industri dan mendorong stabilisasi harga garam rakyat," jelas Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko.

Jika harga garam rakyat yang diserap PT Garam saat ini berkisar Rp 650-Rp 700 per kg, perusahaan itu berencana menjual garam industri hasil olahan di kisaran Rp 1.200-Rp 1.500 per kg.

Selangkah lebih maju, upaya BUMN garam itu bisa menjadi solusi mereduksi impor garam industri, meningkatkan penyerapan garam rakyat, dan menstabilkan harga garam rakyat.

Sebagai ilustrasi, harga impor garam industri di kisaran Rp 600-Rp 650 per kg. Di sinilah negara harus berpihak meningkatkan efisiensi produksi, membenahi logistik dan distribusi, sehingga produksi garam nasional semakin efisien dan petambak lebih sejahtera. Solusi jalan pintas berupa impor saatnya ditekan untuk melindungi nasib petambak garam rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam telah mengamanatkan perlindungan terhadap pelaku usaha tambak garam. Inilah momentum untuk membuktikan keberpihakan pemerintah membenahi industri garam nasional, dari hulu hingga hilir. (*)

loading...
 Sumber : ANTARA /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:23:58 WIB

    Genjot Produktivitas Ekonomi Masyarakat, Kementerian PUPR Rekonstruksi Pasar Legi

    Genjot Produktivitas Ekonomi Masyarakat, Kementerian PUPR Rekonstruksi Pasar Legi HARIANHALUAN.COM - Pasar memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian rakyat, untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah melakukan rekonstruks.
  • Jumat, 07 Agustus 2020 - 20:31:08 WIB

    Menko Polhukam Bakal Kumpulkan Menteri dan Kepala Daerah, Ada Apa?

    Menko Polhukam Bakal Kumpulkan Menteri dan Kepala Daerah, Ada Apa? HARIANHALUAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, dirinya akan mengumpulkan menteri serta kepala daerah terkait untuk mengoordinasikan tahapan-ta.
  • Jumat, 07 Agustus 2020 - 17:26:44 WIB

    Menko Polhukam Mahfud akan Panggil Menteri-Kepala Daerah, Lho Ada Apa?

    Menko Polhukam Mahfud akan Panggil Menteri-Kepala Daerah, Lho Ada Apa? HARIANHALUAN.COM - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan segera memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka koordinasi penerapan Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Proto.
  • Selasa, 28 Juli 2020 - 09:33:37 WIB

    Menteri Edhy Bagikan 500 Benih Patin Gratis ke Seskoal

    Menteri Edhy Bagikan 500 Benih Patin Gratis ke Seskoal HARIANHALUAN.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan dukungan atas program ketahanan pangan yang digalakkan TNI AL di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan. Dukungan yang.
  • Selasa, 28 Juli 2020 - 08:49:18 WIB

    Waduh, 132 Karyawan di 18 Kementerian Terinfeksi Covid-19

    Waduh, 132 Karyawan di 18 Kementerian Terinfeksi Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Virus Corona atau Covid-19 semakin mewabah. Kali ini, menyasar sejumlah Kementerian di Indonesia, sedikitnya 132 karyawannya terpapar virus mematikan tersebut. Tak hanya kementerian, ratusan karyawan yang t.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]