Kisruh PPDB 2020, Anggota DPRD Sumbar: Banyak Anak Pintar yang Bakal Menangis


Rabu, 08 Juli 2020 - 22:02:09 WIB
Kisruh PPDB 2020, Anggota DPRD Sumbar: Banyak Anak Pintar yang Bakal Menangis Anggota DPRD Sumbar, Hidayat

HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Hidayat meminta Gubernur Irwan Prayitno serius dalam menangani problem PPDB 2020, karena masalah tersebut bukan persoalan sepele. Dikarenakan hal ini menyangkut pada keadilan dan kepastian bagi anak-anak bangsa dalam mendapatkan hak pendidikan yang menjadi urusan wajib negara.

Terkait kacaunya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tingkat SMA tahun 2020, Hidayat mengatakan, problem seriusnya dimulai dari errornya sistem aplikasi berbasis online yang tidak bisa diakses. Sehingga, perubahan jadwal pendaftaran hingga beberapa kali, kemudian syarat pendaftaran menggunakan surat keterangan domisili yang rata-rata jaraknya sangat dekat dengan sekolah ditenggarai tidak sesuai ketentuan.

"Buktinya, masih ada pengaduan masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi PPDB online untuk mendaftar pada jalur prestasi yang jadwalnya 8 sampai 9 Juli, ketika pada jalur zonasi calon peserta didik tidak diterima pada pengumuman karena kalah jarak," katanya, Rabu (8/7/2020).

Sementara, jumlah kuota zonasi 50 persen sudah terpenuhi, tentu akan memanfaatkan jalur prestasi 30 persen. Namun, aplikasi kembali error alias tidak bisa login ke sistem. "Soal aplikasi yang amatiran ini saja sudah sangat serius kenapa tidak disiapkan jauh-jauh hari," jelas Hidayat.

Ketua Fraksi Gerindra ini meminta agar pengumuman penerimaan peserta didik baru jalur zonasi yang dijadwalkan sembilan Juli besok ditinjau sampai proses validasi faktual atas jarak domisili benar-benar sudah diverikasi langsung ke lapangan secara objektif. "Gubernur dapat mengerahkan tambahan tenaga dari instansi lain membantu dinas pendidikan melakukan verifikasi faktual," katanya. 

Kebijakan membuat form pernyataan serta keterangan domisili bermaterai Rp6.000 yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat beserta konsekuensinya, Hidayat sangat setuju dan memberikan apresiasi. Namun harus ada jaminan proses verifikasi faktualnya secara objektif dan langsung cek lapangan. 

Apabila ditemukan surat keterangan tersebut tidak sesuai ketentuan, maka Gubernur melalui dinas pendidikan juga harus konsekuen menerapkan konsekuensinya. Gubernur punya sumber daya terhadap hal tersebut, kerahkan tambahan personil seperti penanganan Covid-19. Lanjut Hidayat, dampak PPDB ketika hasilnya justru jauh memenuhi azas transparansi dan azas keadilan maka potensi dampak psikologisnya bisa lebih dahsyat dari Covid19. 

Bayangkan saja, betapa putus asanya anak-anak yang memiliki prestasi akademik bagus justru tidak bisa bersekolah di SMA Negeri karena dikalahkan oleh jarak rumahnya yang jauh atau dikalahkan oleh calon peserta didik yang lulus karena surat keterangan domisili yang ditenggarai tidak memenuhi ketentuan.

"Tidak hanya anaknya yang menangis dan murung, para orang tuanya juga menangis melihat sistem PPDB tahun ini. Anak-anak berprestasi akan berpotensi putus asa, buat apa rajin belajar kalau akhirnya tidak bisa sekolah di SMA Negeri karena alasan jarak rumah," katanya.

Hidayat meminta Gubernur ambil alih persoalan PPDB tersebut. Dengan memberikan pernyataan dan kebijakan yang dapat menentramkan calon siswa dan orang tuanya. "Berikan kepastian dan keadilan atas pemenuhan hak pendidikan masyarakat yang berhak mendapatkannya. Jangan sampai pelaksanaan kebijakan ini mencedarai dan melanggar azas keadilan dan hak masyarakat atas pendidikan," tegasnya.

Hidayat kembali menegaskan, pengumuman hasil seleksi PPDB jalur zonasi yang direncanakan sembilan Juli, sekiranya dapat ditangguhkan sementara sampai proses verifikasi faktual di lapangan terhadap surat keterangan domisili benar-benar terlaksana secara objektif. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 25 Oktober 2019 - 20:00:37 WIB

    Pak Nadiem, Ini Saran agar Zonasi Sekolah Tak Lagi Kisruh

    Pak Nadiem, Ini Saran agar Zonasi Sekolah Tak Lagi Kisruh JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi selalu gaduh dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan bagi Mendikbud yang baru dilantik, Nadiem Makarim. Meski kenyang peng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]