BNPB Pessel Verifikasi Rencana Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Sebesar Rp6,2 Miliar  


Kamis, 09 Juli 2020 - 21:09:24 WIB
BNPB Pessel Verifikasi Rencana Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Sebesar Rp6,2 Miliar   Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan verifikasi terhadap usulan rehabilitasi jalan dan jembatan pasca bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu di Kabupaten Pesisir Selatan.

HARIANHALUAN.COM - Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan verifikasi terhadap usulan rehabilitasi jalan dan jembatan pasca bencana banjir bandang yang terjadi tahun lalu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tim yang dipimpin Kepala Sub Bidang (Subid) Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan, Direktorat Perencanaan Rehablitasi dan Rekonstruksi Bidang Rehablitasi rekonstruksi BNPB, Syafera itu diterima oleh Asisten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi diikuti Kepala BPBD Pesisir Selatan, Herman Budiarto, dan instansi teknis lainnya. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat bupati, Kamis (9/7).

Asiten III Bupati Pesisir Selatan, Hamdi menjelaskan, sebelumnya daerah Pesisir Selatan telah mengusulkan 24 item kegiatan, untuk dilakukan perbaikan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada 2018 lalu.

Dari 24 item kegiatan tersebut, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp26 miliar. Namun setelah dilakukan praverifikasi, yang lolos hanya sebanyak 4 kegiatan dengan anggaran rehabilitasinya sebesar Rp6,2 miliar melalui dana pusat.

Disampaikanya, empat item kegiatan itu antara lain, jalan Limau-Limau Ngalau Gadang Kecamatan Bayang Utara, jalan Labuhan Tanjak di Kecamatan Linggo Sari Baganti, jembatan gantung Binjai, dan jembatan permanen di Kecamatan Ranah Ampek Hulu.

Sementara itu, Syafera mengemukakan, verifikasi itu bertujuan untuk melihat fakta lapangan berkaitan dengan beberapa persyaratan untuk rehablitasi prasarana pasca bencana.

Diantara kriterianya adalah dampak kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang, kewenangan daerah dalam hal penanganan, kesesuaian dampak bencana dengan lokasi, serta prasarana tersebut harus tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB).

Ditambahkannya, tim BPBD tersebut melakukan verifikasi selama empat hari yang dimulai sejak 7 Juli lalu, hingga 11 Juni 2020 mendatang. "Sedangkan hasil  verifikasi nanti akan melahirkan rekomendasi sesuai fakta di lapangan," ucapnya. (*)

Reporter : M Joni /  Editor : Heldi Satria

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]