PPDB Sumbar Kian Pelik, SKD Palsu Bertebaran, Sekolah Unggulan Jadi Sasaran


Kamis, 09 Juli 2020 - 21:23:58 WIB
PPDB Sumbar Kian Pelik, SKD Palsu Bertebaran, Sekolah Unggulan Jadi Sasaran Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat kembali menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya indikasi keterangan alamat atau domisili palsu yang tertuang dalam Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur. 

Masyarakat merasa terdapat pergerakan yang aneh, dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat pada website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang. Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos atau terlempar dari zona terdekat. 

Penyebabnya terdapat sekitar 20 lebih SKD yang masuk, dan SKD tersebut secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang. Indikasi yang dilaporkan misalnya, adanya yang menerangkan tinggal dekat dari SMAN 1 Padang Panjang, di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Namun menurut pelapor, sebenarnya mereka berdomisili ada yang di Gantiang, Gunung atau Ngalau.  

"Kemarin indikasi tersebut telah diteruskan ke Disdikprov Sumbar. Hari ini, kami dapat penjelasan dari Ketua PPDB Suryanto, mereka yang terindikasi pemberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan, kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, Kamis (9/7/2020).

Melalui penjelasan Suryanto, Yefri menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah komit untuk membatalkan, agar seleksi PPDB tahun ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdikprov untuk menjelaskan masalah ini. Tidak hanya di Kota Padang Panjang, sebagian masyarakat juga melaporkan indikasi yang sama terjadi di Kota Padang. 

"Masyarakat mengeluh, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. Anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit," katanya.

Di SMA 1 Padang misalnya, setelah dilakukan verifikasi kelapangan dan ditanya ke tetangga, tentangga tidak mengenal sang anak. Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempat tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah.

Lanjut Yefri, SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa. Hal yang sama juga terjadi pada SMA 10 dan SMA 3. Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut telah diserahkan ke sekolah atau Disdikprov untuk diverifikasi. "Sayangnya, waktu sangat singkat, karena malam ini hasil PPDB akan diumumkan," ucap Yefri.

Pihak Ombudsman masih bekerja untuk memeriksa pengaduan masyarakat tersebut. Dan memang, diantaranya tidak akan selesai hingga pengumuman dilakukan malam ini. "Kami sendiri khawatir, dengan penyimpangan moral seperti ini. Namun, inilah tantangan yang harus dibuktikan," tambahnya.

Jika terbukti, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri. Maka, terhadap pelanggaran tersebut, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disdikprov sendiri telah berkomitmen, akan membatalkan kelulusan siswa, walaupun telah dinyatakan lolos. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]