LBH Padang Berikan Somasi Kapolsek Kuranji Atas Tindakan Penghalangan Profesi Advokat


Jumat, 10 Juli 2020 - 20:54:47 WIB
LBH Padang Berikan Somasi Kapolsek Kuranji Atas Tindakan Penghalangan Profesi Advokat Dok prokabar

HARIANHALUAN.COM - LBH Padang melakukan somasi terhadap Kapolsek Kuranji. Hal ini dikarenakan adanya dugaan pelecehan dan penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum.

Somasi tersebut bermula pada penolakan yang terjadi dua kali terhadap advokat LBH yang sedang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi tahanan titipan di Polsek Kuranji.

Pihak advokat telah melakukan negosiasi dan komunikasi namun tetap dihalangi. Akibatnya tentunya menghambat proses pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

"Dalam menjalankan profesi advokat dan bantuan hukum, kami telah dua kali datang ke Kepolisian Sektor Kuranji untuk menemui ABH guna kepentingan pembelaan hukum anak pada tanggal 25 Juni dan 2 Juli 2020 lalu, namun ditolak oleh petugas yang pada waktu itu mengenakan seragam kepolisian tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Direktur LBH Padang, Wendra, Jumat (10/7/2020).

Penolakan ini merupakan tindakan pelecehan dan penghalangan terhadap tugas dari profesi advokat dan organisasi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 KUHAP berbunyi, penasehat hukum tersangka berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Tentunya kepolisian memahami bahwa ABH wajib diberikan bantuan hukum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, LBH mendesak Kepala Kepolisian Sektor Kuranji untuk meminta maaf secara tertulis atas tindakan pelecehan dan penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum terhadap LBH Padang, melakukan proses penegakan hukum sanksi etik dan profesi terhadap petugas yang terlibat dalam penghalangan tugas profesi advokat dan organisasi bantuan hukum.

Kemudian, melakukan serangkaian upaya pengawasan yang efektif agar tindakan yang serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. LBH juga memberikan waktu 14 hari sejak surat diterima untuk melaksanakan desakan yang diajukan. Jika tidak, maka LBH akan melakukan upaya hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. "Somasi ini diterima oleh Metrio S pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 10.20 WiB," ujarnya. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 18 Juli 2016 - 17:18:39 WIB

    Ketua LBH Pers: Wartawan Sering Diintimidasi Setiap Meliput 'Berita Berat'

    Ketua LBH Pers: Wartawan Sering Diintimidasi Setiap Meliput 'Berita Berat' PADANG, HALUAN - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang Roni Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya sering mendapatkan laporan dari awak media terkait intimidasi dalam setiap peliputan berita..
  • Jumat, 11 Desember 2015 - 03:15:49 WIB

    Puluhan Kasus Pelanggaran HAM Tercatat di LBH

    PADANG, HALUAN — Selama 2010-2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat setidaknya telah terjadi 71 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di Sumatera Barat..
  • Kamis, 26 November 2015 - 18:59:30 WIB

    LBH Pers Tuntut Pemerintah Revisi UU ITE

    BUNGKAM KEBEBASAN BEREKSPRESI

    PADANG, HALUAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang, menuntut pe­merintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Informasi dan Tran­saksi Elektron.

  • Ahad, 25 Oktober 2015 - 19:05:01 WIB

    Atas Laporan LBH JK, 6 Perusahaan Terkena Blacklist

    PADANG, HALUAN—Le­m­­baga Bantuan Hukum Jasa Konstruksi (LBH-JK) terus mengawal pelak­sa­na­an pro­yek jasa kontruksi agar se­suai dengan Undang-Un­dang dan peraturan yang ber­laku. Terakhir ad.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]