Bansos Covid-19 Digunakan untuk Kampanye Cakada, KPK: Ada Laporan Masyarakat


Sabtu, 11 Juli 2020 - 19:40:15 WIB
Bansos Covid-19 Digunakan untuk Kampanye Cakada, KPK: Ada Laporan Masyarakat Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon kepala daerah (cakada) pejawat dalam Pilkada 2020 tak menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan politik praktis. Ketua KPK Firli Bahuri, pun meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas memberikan sanksi terhadap cakada petahana yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) Corona untuk kepentingan kampanye.

Firli mengatakan, KPK banyak menerima laporan dari masyarakat tentang situasi aji mumpung para pasangan cakada yang menggunakan bansos Covid-19 untuk kepentingan kampanye politik menjelang pilkada.

“Saya ingatkan, jangan main-main. Ini (penggunaan bansos di pilkada) menjadi perhatian penuh KPK,” kata Firli dalam keterangan resmi yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (11/7).

Anggaran penanggulan Covid-19 setotal Rp695,2 triliun. Sumbernya berasal dari APBN, pun APBD. Dalam catatan KPK, kata Firli, ada sejumlah kepala daerah yang berstatus incumbent, dan akan kembali ke pentas Pilkada 2020, mengajukan alokasi anggaran penanggulangan Corona di angka yang tinggi. Padahal, kata Firli, menengok wilayah tersebut, angka terinfeksi Covid-19 terbilang rendah.

Sebaliknya, kata Firli, KPK juga mencatat sejumlah daerah dengan angka penularan Corona yang tinggi, namun kepala daerahnya mengajukan anggaran penanggulangan pandemi di angka rendah lantaran sudah pada periode kepemimpinan yang kedua.

“Sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju dalam pilkada serentak,” terang Firli.

Meskipun tak menyebutkan daerah-daerah yang dimaksud. Tetapi, Firli curiga, situasi tersebut gambaran dari adanya upaya penyimpangan anggaran bansos untuk penanggulangan Covid-19 menjelang pilkada serentak yang tahapannya sudah dimulai.

“Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar stiker foto atau spanduk raksasa, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka,” terang Firli.

“Saya minta kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, setop poles citra Anda, dengan dana penanganan Corona,” tegas Firli.(*)

loading...
 Sumber : republika /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 13 Juli 2020 - 22:18:04 WIB

    Siap-siap, Jokowi Akan Keliling Indonesia, Bawa Bansos!

    Siap-siap, Jokowi Akan Keliling Indonesia, Bawa Bansos! HARIAHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan keliling ke berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19..
  • Senin, 06 Juli 2020 - 22:01:01 WIB

    PT Pos Telah Salurkan Bansos Tunai Untuk 9 Juta Keluarga di RI

    PT Pos Telah Salurkan Bansos Tunai Untuk 9 Juta Keluarga di RI HARIANHALUAN.COM - PT Pos Indonesia (Persero) dilibatkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai (BST) bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia. Di mana saat ini p.
  • Rabu, 01 Juli 2020 - 21:15:08 WIB

    Ombudsman Terima Ribuan Aduan Covid-19, Paling Banyak Soal Bansos

    Ombudsman Terima Ribuan Aduan Covid-19, Paling Banyak Soal Bansos HARIANHALUAN.COM - Ombudsman RI menerima 1.330 pengaduan daring dari masyarakat terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Paling banyak yang diadukan oleh masyarakat itu ialah soal penyaluran bantuan sosial..
  • Ahad, 28 Juni 2020 - 12:24:27 WIB

    Sri Mulyani Akan Desain Ulang Bansos Supaya Tepat Sasaran

    Sri Mulyani Akan Desain Ulang Bansos Supaya Tepat Sasaran HARIANHALUAN.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas akan mendesain ulang atau menggabung berbagai program bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) h.
  • Ahad, 14 Juni 2020 - 06:07:19 WIB

    Pemda Harus Transparan Distribusikan Bansos

    Pemda Harus Transparan Distribusikan Bansos HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]