Kebijakan Zonasi PPDB 2020 Dikeluhkan Masyarakat, di Luar 1 Kilometer Tak Kebagian Sekolah!


Senin, 13 Juli 2020 - 22:46:15 WIB
Kebijakan Zonasi PPDB 2020 Dikeluhkan Masyarakat, di Luar 1 Kilometer Tak Kebagian Sekolah! Rio, perwakilan ortu sumbar

HARIANHALUAN.COM - Perwakilan Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh Sembilan menilai dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 terdapat kurangnya transparasi pihak sekolah mengenai daya tampung calon siswa.

"Kami yang berasal dari Kuranji hanya memiliki dua SMA, mengingat banyaknya jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan, rasanya kedua sekolah tersebut tidak cukup," ucap perwakilan FKANP 9, Senin (13/7/2020) di Kantor DPRD Sumbar.

Ia mengakui, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan sekolah negeri, akibatnya salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua dengan manipulasi tempat tinggal, "saya rasa siapapun orang tua disini, apapun akan dilakukan agar anaknya bisa bersekolah," katanya.

Selanjutnya, mengenai kriteria umur yang ditetapkan oleh dinas pendidikan seakan menjadi bahan olokan di tengah masyarakat, lucu saja seorang anak yang pernah gagal naik kelas di sekolahnya akan lebih diutamakan. Hal tersebut jika dilihat dari segi umur mereka akan lebih tua dari yang lainnya, padahal siswa yang lainnya lebih banyak yang berprestasi. "Dalam hal ini kami memperjuangkan masyarakat untuk bisa menambah kelas agar kesempatam untuk bersekolah di tempat tujuan dapat terwujud," harapnya.

Menurut perwakilan orang tua Sumbar, Rio Gusti Fernando, memang terdapat beberapa penipuan dan pemalsuan terkait Surat Keterangan Domisili (SKD), "kami meminta kepala dinas untuk membentuk tim dalam membahas ini," katanya.

Lanjut Rio, beberapa bukti kesalahan tersebut telah diserahkannya pada DPRD Sumbar, seperti contohnya di zonasi kedua juga ada kesalahan sistem. Terkait penambahan jumlah kuota siswa dalam satu kelas, Ia mengakui ini haknya Disdik Sumbar.

Kemudian, seorang Pria asal Nagari Gunung, Kota Padang Panjang yang menjabat sebagai LKAAM juga berpendapat hal yang sama, Ia menyatakan hadir untuk menyampaikan aspirasi kampung halamannya. Jarak zonasi SMA Negeri 1 dan 2 Padang Panjang berkisar 0,85 kilometer, sedangkan Nagari Gunung melebihi dari zonasi yang ditetapkan tersebut.

"Akibatnya anak kami banyak yang tidak kebagian, lalu kemana anak kami bersekolah, kami hanya minta penambahan kelas tiga hingga empat lagi diluar asrama," harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri membenarkan bahwa terdapat beberapa daerah yang tidak terjangkau oleh daya tampung sekolah, contohnya saja Kota Padang yang tempat tinggalnya lebih satu kilometer dari sekolah.

Dalam antisipasi hal tersebut, Adib mengatakan, akan dipergunakan blank zone untuk calon siswa yang berjarak diluar satu kilometer jika kuota daya tampungnya sudah penuh. "Awalnya daya tampung 36 orang akan dijadikan 40 orang, hanya kebijakan ini yang diizinkan kementrian, sedangkan penambahan kelas belum diizinkan," katanya. (*)
 

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 26 Maret 2020 - 08:26:34 WIB

    Terbaru, Ini Kebijakan Kemendikbud untuk Para Siswa

    Terbaru, Ini Kebijakan Kemendikbud untuk Para Siswa JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengeluarkan surat edaran khusus tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di tengah wabah penyebaran virus corona (Covid-19)..
  • Sabtu, 25 Januari 2020 - 09:44:17 WIB

    Nadiem Makarim Luncurkan Empat Kebijakan 'Kampus Merdeka', Ini Rinciannya

    Nadiem Makarim Luncurkan Empat Kebijakan 'Kampus Merdeka', Ini Rinciannya JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lin.
  • Rabu, 29 Mei 2019 - 20:28:04 WIB

    Disdikbud Pessel Dukung Kebijakan Sistem Elektronik BOS

    Disdikbud Pessel Dukung Kebijakan Sistem Elektronik BOS PESSEL, HARIANHALUAN.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dukung kebijakan wujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan efektif khususnya dalam pengelolaan dana BOS yang saat ini tengah dikemba.
  • Senin, 09 April 2018 - 20:22:45 WIB

    Wisuda ke-53 PNP, Siapkan Kebijakan yang Mengarah pada Revolusi Industri

    Wisuda ke-53 PNP, Siapkan Kebijakan yang Mengarah pada Revolusi Industri PADANG,  HARIANHALUAN.COM--Lulusan Politeknik Negeri Padang (PNP) harus siap hadapi Revolusi Industri 4.0 yang tengah melanda dunia saat ini.  Dimana teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]