Surat Domisili Jadi Polemik PPDB 2020, Komisi V: Pending Dulu, Fokus pada Kartu Keluarga


Selasa, 14 Juli 2020 - 11:10:41 WIB
Surat Domisili Jadi Polemik PPDB 2020, Komisi V: Pending Dulu, Fokus pada Kartu Keluarga Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Maigus Nasir saat diwawancara awak media.

HARIANHALUAN.COM - Penambahan jumlah siswa dalam satu kelas dari 36 menjadi 40 orang seperti yang disarankan oleh Dinas Pendidikan Sumbar dianggap tidak menyelesaikan masalah. Solusi itu ada salah satunya untuk menghibur atau mengurangi permasalahan, bukan malah menambah masalah baru.

"Itu belum menyelesaikan masalah, menurut saya Dinas Pendidikan seharusnya transparansi, kemudian verifikasi data dan diberikan solusi, kalau hanya menambah kapasitas dalam kelas tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak dari akarnya," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Komisi V, Maigus Nasir, Senin (13/7/2020).

Dia mengatakan dalam masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan harus menyelesaikan akar masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Solusi yang ditawarkan Disdik Sumbar untuk optimalisasi daya tampung non zonasi tidak akan menuntaskan akar permasalahan. 

Selain itu, masalah baru juga timbul saat ini di masyarakat, mereka banyak mengadu kepada DPRD mengenai adanya indikasi penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu dalam pendaftaran PPDB Sumbar 2020. "Seharusnya Disdik Sumbar menindaklanjuti aduan masyarakat ini, saya meminta agar diverifikasi kembali siswa yang lulus dengan menggunakan SKD," pintanya.

Menurut Maigus, seharusnya calon siswa yang diterima pada jenjang SMA sederajat berdasarkan KK terlebih dahulu, jangan dicampur dengan SKD ataupun sejenisnya, kemudian baru nantinya diverifikasi bagi pendaftar yang menggunakan SKD tersebut. "Saya menyarankan siswa yang menggunakan SKD pending dulu, karena meresahkan masyarakat yang menuntut keadilan. Bagi mereka, takkan jadi masalah sepanjang sesuai dengan aturan," katanya.

Maigus juga menegaskan untuk dilakukan verifikasi ulang terkait kewenangan atau penggunaan SKD, jika nanti terbukti disalahgunkan maka yang bersangkutan harus ditindak. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]