Begini Tanggapan Komisi V DPRD Sumbar Soal PPDB 2020


Kamis, 16 Juli 2020 - 22:28:15 WIB
Begini Tanggapan Komisi V DPRD Sumbar Soal PPDB 2020 Maigus Nasir

HARIANHALUAN.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Komisi V, Maigus Nasir angkat bicara soal masih banyaknya masyarakat mendatangi beberapa sekolah terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

Seperti pantauan Harianhaluan.com di lapangan, sejumlah sekolah masih didatangi  para wali murid dan tokoh masyarakat dengan keluhan yang masih sama dengan sebelumnya yaitu tentang zonasi dan batas umur, salah satunya di SMPN 10 Padang dan SMA Negeri 5 Padang.

Maigus Nasir mengatakan bahwa ini sudah menjadi peristiwa tahunan yang selalu terjadi. Diakuinya tidak semua sekolah negeri 100 persen dapat menampung kapasitas siswa dalam suatu daerah, "ini sudah kondisi real makanya sekolah swasta menjadi salah satu pilihan bagi calon siswa," katanya, Kamis (15/7/2020).

Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini adalah dengan adanya semacam kecurangan ataupun aturan yang membingungkan masyarakat, seperti di tingkat SMP, hal yang membingungkan adalah batasan usia, semestinya setelah siswa tamat dari Sekolah Dasar (SD), usia tidak lagi menjadi persoalan utama karena setiap anak memiliki hak yang sama.

"Ini aturan yang sangat membingungkan dan diskriminasi, anak sudah tamat SD kok dipermasalahkan usianya, seharusnya sebelum masuk SD usia ini sudah diperhitungkan, kalau sudah masuk tingkat SMP dia akan memiliki hak sama," katanya.

Kemudian permasalahan di SMA, seharusnya siswa bersangkutan mendapat hak di sekolah tujuan, namun karena kepiawaian SKD, siswa yang seharusnya mendapatkan sekolah tujuan, malah akhirnya tidak dapat.

Terkait dengan hal ini, Maigus membeberkan solusi dari masalah tersebut yang disepakati antara DPRD dan Dinas Pendidikan, agar yang memakai SKD di verifikasi ulang, jika kedapatan tidak benar, maka akan dikembalikan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya.

Selain itu, Maigus juga mengatakan bahwa penambahan jumlah siswa dalam satu kelas dari 36 menjadi 40 orang seperti yang disarankan oleh Dinas Pendidikan Sumbar dianggap tidak menyelesaikan masalah. Solusi itu ada salah satunya untuk menghibur atau mengurangi permasalahan bukan malah menambah masalah baru.

"Itu belum menyelesaikan masalah, menurut saya dinas pendidikan seharusnya transparansi, kemudian verifikasi data dan diberikan solusi, kalau hanya menambah kapasitas dalam kelas tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak dari akarnya," katanya.

Ia mengatakan dalam masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dinas pendidikan harus menyelesaikan akar masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Solusi yang ditawarkan Disdik Sumbar untuk optimalisasi daya tampung non zonasi tidak akan menuntaskan akar permasalahan. 

Selain itu, masalah baru juga timbul saat ini di masyarakat, mereka banyak mengadu kepada DPRD mengenai adanya indikasi penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu dalam pendaftaran PPDB Sumbar 2020. "Seharusnya Disdik Sumbar menindaklanjuti aduan masyarakat ini, saya meminta agar diverifikasi kembali siswa yang lulus dengan menggunakan SKD," pintanya.

Menurut Maigus, seharusnya calon siswa yang diterima pada jenjang SMA sederajat berdasarkan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu, jangan dicampur dengan SKD ataupun sejenisnya, kemudian baru nantinya di verifikasi bagi pendaftar yang menggunakan SKD tersebut.

"Saya menyarankan siswa yang menggunakan SKD pending dulu, karena meresahkan masyarakat yang menuntut keadilan. Bagi mereka, tidak akan menjadi permasalahan sepanjang sesuai dengan aturan," katanya.

Maigus juga menegaskan untuk dilakukan verifikasi ulang terkait kewenangan atau penggunaan SKD, jika nanti terbukti disalahgunkan maka yang bersangkutan harus ditindak. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]