Hamdanus, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Respon Aduan Alde Maulana


Jumat, 17 Juli 2020 - 11:17:16 WIB
Hamdanus, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Respon Aduan Alde Maulana Hamdanus, anggota DPRD Sumbar Komisi V saat menerima kedatangan Alde Maulana korban diskrkminatif diberhentikannya sebagai PNS di BPK RI Sumbar. Sutan Malin Mudo

HARIANHALUAN.COM - Kasus yang menimpa Alde Maulana, seorang penyandang disabilitas yang mengalami diskriminatif kesamaan hak dalam penerimaan CPNS di BPK RI Sumbar sudah lama mandek. Maka dari itu, dirinya didampingi oleh lembaga bantuan hukum dan pemerhati difabel(disabilitas) Kamis (16/7/2020) mendatangi Gedung DPRD Provonsi Sumbar.

Hamdanus, anggota DPRD Sumbar dari komisi V mengatakan, melihat dari persyaratan ujian masuk CPNS tersebut, Alde Maulana ini jelas-jelas masuk dari jalur disabilitas. Artinya, semua persayaratan dan ketentuan sudah ia lalui.

Hamdanus menyebut persoalan yang dialamai Alde Maulana bukan persoalan disabilitas yang pertama, namun adalah kejadian kedua.
Sebelumnya, kasus serupa terjadi pada drg Romi di Solok Selatan namun ia masuk melalui formasi umum. Bedanya hari ini, Alde Maulana masuk melalui formasi disabilitas.

"Alasan digagalkan Alde diangkat jadi PNS, karena tidak sehat jasmani dan rohani. Padahal ia masuk sudah melalui jalur disabilitas pada 2018 lalu. Untuk itu, kasus ini menjadi perhatian khusus bagi kami," sebut politisi PKS Sumbar ini.

Sayangnya, lanjut Hamdanus, meski telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan, Alde Maulana menerima surat keputusan pemberhentian secara resmi pada Maret 2020. 

"Nah, jika pemahaman itu dialamatkan pada Alde Maulana, tentu tidak ada UU No. 8 tahun 2016 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas," tegas Hamdanus yang merupakan putra Pessel ini lagi.

Hamdanus melihat BPK belum memiliki paradigma yang baik mengenai hak para kaum disabilitas.

Dimana melihat seorang penyandang disabilitas seharusnya berbagai elemen paham dengan Undang-undang No 8 tahun 2016. "Dari sini kami mengajak sekaligus menyentil BPK mengenai hak-hak bagi kaum disabilitas," tukasnya.

Hamdanus mengingatkan pemerintah untuk menelusuri kembali dan mengembalikan status Alde. Menurutnya, DPRD harus memberikan dorongan ke DPR RI, BKN dan Presiden.

"Persolan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Harus kita bela dan perjuangkan, sampai Alde Maulana bisa kembali diterima sesuai SK sebelumnya," tegas Hamdanus.

Sementara itu, Alde Maulana menuntut haknya, agar tetap di terima jadi PNS dan ia berharap pulihkan status CPNS-nya kembali. (*)

loading...
Reporter : Harianto /  Editor : Heldi Satria

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]