Sumbar Miliki Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup


Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:36:18 WIB
Sumbar Miliki Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat penandatangan RPPLH. Ist

HARIANHALUAN.COM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar menyampaikan persoalan lingkungan di daerah itu telah mempunyai payung hakum yang dapat mengatur seputar lingkungan.

Kepala DLH Sumbar, Siti Aisyah mengatakan, payung hukum itu yakni Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi. Penjabaran dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional tersebut telah diketuk palu pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis 16 Juli 2020 kemarin. 

“Sekarang dengan telah adanya RPPLH ini, membuat persoalan lingkungan kedepan ada yang mengaturnya. Hal ini akan kita sosialisasikan, sehingga RPPLH dapat berjalan dengan baik,” katanya, Jumat (17/7/2020).

Aisyah menjelaskan dengan demikian, RPPLH merupakan bagian yang erintegrasi dalam pembangunan ekonomi yang pada akhirnya dapat mempengaruni perencanaan dalam berbagai sektor, Penyusunan RPPLH baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota menjadi suatu keharusan.

“Karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Aisyah melanjutkan tujuan adanya RPPLH ini, untuk menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, guna menyelesaikan kebijakan hidup sehingga memiliki fungsi penting. Selanjutnya meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Semoga ke depan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat kita laksanakan secara optimal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan sumberdaya alam yang pemanfaatannya secara selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

“Jadi bagi izin lingkungan yang telah berjalan, kita melakukan pengendalian lagi. Artinya ada waktu 2 tahun untuk penyesuaian,” sebut dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi mengatakan, pembahasan Ranperda RPPL masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019 lalu, dan pemerintah provinsi memasukan draft Ranperda pada masa sidang ketiga tahun tersebut, namun sekarang baru disepakati.

Menurut Supardi hal ini disebabkan pelaksanaan fasilitasi di kementerian dalam negeri (Kemendagri) memakan waktu yang cukup lama. Setelah itu hasil fasilitasi Kemendagri terdapat beberapa muatan yang disempurnakan sehingga dibahas kembali oleh Komisi IV DPRD Sumatera Barat.

“Perda RPPL termasuk dalam kelompok dokumen perencanaan jangka panjang daerah, sehingga harus disinergikan dengan program dan regulasinya sudah ada, di antaranya, RPJPD, RZWP3K dan Pengembangan Kawasan Industri,” katanya.

Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan Perda RPPL merupakan bagian terintegrasi untuk pembangunan berbagai sektor, agar terjamin ketersediaan air, energi bersih dan berkelanjutan.

“Kita mengharapkan akan minim resiko bencana yang ditanggung masyarakat serta terjaminnya kesinambungan lingkungan hidup masyarakat,” ujarnya. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]