DPRD Sumbar Sosialisasi Perda ke Lengayang Pessel, Bahas Tentang Pemekaran Nagari


Senin, 20 Juli 2020 - 13:35:51 WIB
DPRD Sumbar Sosialisasi Perda ke Lengayang Pessel, Bahas Tentang Pemekaran Nagari

HARIANHALUAN.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, melakukan sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2018, tentang Nagari. Pelaksanaan sosialisasi yang bertempat di kantor Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, diiringi permintaan warga dan tokoh masyarakat untuk diberikan pemekaran nagari.

“DPRD Sumbar telah mengesahkan Perda Nagari dengan pembahasannya cukup panjang. Untuk itu pemerintah kabupaten dan kota mesti menindaklanjuti di daerah masing-masing,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri.

Perda Nagari merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Berbicara pemerintahan nagari, tidak hanya mengenai masalah pemerintahan administrasi, tetapi juga harus mengakomodir nagari sebagai kesatuan adat.

Terkait dengan permintaan dukungan masyarakat Lengayang untuk pemekaran nagari, Ia mengatakan, secara kelembagaan DPRD Sumbar mendukung aspirasi masyarakat, namun pelaksanaan pemekaran memiliki mekanisme dalam penerapan. “DPRD Sumbar siap menjembatani, namun melalui aturan yang berlaku,” katanya Jumat (17/7/2020) lalu.

Pada kesempatan itu, Sejumlah anggota Komisi I DPRD Sumbar yang hadir adalah, Ketua Samsul Bahri, Wakil Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris H. M. Nurnas, Zarfi Deson, Muhammad Ridwan dan Bakri Bakar.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar Zarfi Deson mengatakan, terkait pengusulan pemekaran Nagari Kecamatan Lengayang sangat relevan dengan kondisi daerah. Lengayang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Pesisir Selatan, namun, memiliki sembilan nagari. “Saya merupakan putra asli Lenggayang, pemekaran nagari sangat dibutuhkan oleh daerah ini,”katanya.

Ia mengatakan Lengayang merupakan salah satu daerah potensial di Sumatera Barat. Dahulunya pernah menjadi lumbung padi dan membatu provinsi mendapatkan predikat swasembada pangan. Melalui masukan unsur pemangku adat Pesisir Selatan, kabupaten mesti memiliki Perda tentang pemekaran nagari, sehingga setiap pengajuan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Untuk pemekaran nagari sekarang, harus dimulai dari bawah dan telah diatur oleh regulasi pemerintah pusat. “Jika seluruh perihal administrasi telah dipenuhi, Komisi I DPRD Sumbar siap menjembatani,” katanya.

Sementara, Camat Lengayang, Zoni Eldo mengatakan sosialisasi Perda tentang Nagari merupakan salah satu tugas DPRD Sumbar. Perda ini, disahkan pada akhir tahun 2018. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. (*)

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 20 September 2020 - 13:05:34 WIB

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020

    DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda APBD P 2020 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Pariaman menyetujui dan menerima Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020 untuk ditetapkan dan dijadikan Perda (Peraturan Daerah). Hal tersebut setelah DPRD Kota Pariaman menggelar rapat Paripurna stemo.
  • Sabtu, 19 September 2020 - 14:48:25 WIB

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak

    DPRD Mentawai Minta Perhatikan Tenaga Guru Kontrak HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Bruno Guimek Sagalak meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai menempatkan guru kontrak sesuai dengan domisili, sehingga keberadaan guru lebih betah berada d.
  • Jumat, 18 September 2020 - 12:19:40 WIB

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM

    DPRD Mentawai Minta Diskoperindag Fokus Dampingi UMKM HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai A.K Roberthy Saogo meminta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Mentawai,  Tahun 2021 lebih fokus melakukan pendampingan dan pembinaan te.
  • Kamis, 17 September 2020 - 23:26:03 WIB

    DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan

    DPRD Mentawai Minta Dinsos Validkan Data Kemiskinan HARIANHALUAN.COM - Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, terkait validasi data kemiskinan a.
  • Rabu, 16 September 2020 - 21:21:12 WIB

    Komisi I DPRD Nilai Penggunaan Dana Covid-19 di Mentawai Belum Transparan 

    Komisi I DPRD Nilai Penggunaan Dana Covid-19 di Mentawai Belum Transparan  HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengucurkan anggaran puluhan miliar rupiah melalui realokasi anggaran APBD Mentawai, untuk penanganan dan Pencegahan Covid-19, namun sangat disayangkan penggun.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]