Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat Audensi dengan Bupati Pasbar Sampaikan 6 Poin Tuntutan


Selasa, 21 Juli 2020 - 14:20:16 WIB
Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat Audensi dengan Bupati Pasbar Sampaikan 6 Poin Tuntutan Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat usai melakukan audensi dengan Bupati Pasbar, H. Yulianto.

PASAMAN BARAT, HARIANHALUAN.COM - Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat, lakukan audensi dengan Bupati Pasaman Barat (Pasbar), H. Yulianto di Blankon Kantor Bupati Pasbar, Senin, (20/8). 

Forum ini menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Pasbar untuk lebih koperatif dan tegas dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang menyangkut hidup hajat orang banyak atau masyarakat.

Baca Juga : Rudi Hariansyah Safari Ramadan Khusus di Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Ketua Forum Tuah Basamo Peduli Pasaman Barat, Ahmad Namlis mengatakan, terbentuknya forum ini bertujuan untuk membantu Pemda Pasbar, baik legislatif dan eksekutif dalam menjalani pengelolan sistem pemerintahan yang baik, juga memberikan pengawasan dan pengawalan terhadap semua kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh Pemda Pasbar tersebut.

Menurut pandangannya, pada saat sekarang ini, sistem pengelolaan tata cara pemerintah secara birokrasi di Kabupaten Pasbar sudah sangat jauh dari harapan dan tujuan pemekaran Kabupaten Pasbar. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang ada di sistem pemerintahan daerah saat ini.

Baca Juga : Pacu Pembangunan Daerah, Pemkab Pesisir Selatan Gaet Dana Pusat

"Kita tidak bisa diam, ketika kita banyak mengetahui tentang persoalan yang sedang di hadapi daerah ini, karena sikap paling berbahaya ketika kita terjerembab dalam lorong diam dan membiarkan daerah kita terus tertinggal dan keluar dari tujuan bersama terbentuknya Kabupaten Pasbar, yaitu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," ujar Ketua Forum yang di dirikan oleh tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pasbar tersebut.

Ahmad Namlis juga mengatakan, Kabupaten Pasbar dibangun diatas cita-cita mulia menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tanggal 7 Januari 2003 tersebut, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tanpa membedakan ras, suku dan budaya.

Baca Juga : Gandeng Ruangguru, Pemko Padang Panjang Tingkatkan Kompetensi Guru 

"Kami tokoh-tokoh masyarakat yang pernah meletakkan dan mengawal pemekaran Pasaman Barat, sangat merasakan pahit getirnya perjungan pemekaran ini, dengan semangat Tuah Basamo dan menghimpun sebuah kekuatan dengan spirit perjuangan Tuah Basamo tanpa memandang perbedaan, baik itu suku Minang, mandailing dan jawa. Dengan kebersamaan itulah akhirnya Pasaman Barat ini dapat berdiri," jelasnya.

Selain itu, Forum ini juga menuntut Bupati Pasbar, H. Yulianto untuk segera memperbaiki dan menindak lanjuti enam topik tuntutan yang mereka ajukan, terkait permasalahan yang di alami Pemda selama ini.

Baca Juga : Satlantas Polres Padang Panjang Bagi Bunga dan Masker ke Pengendara

Adapun isi tuntutan tersebut adalah, Bupati Pasbar harus mampu menyatukan birokrasi dan semua kekuatan yang ada untuk tidak menyimpang dari tata kelolaan yang baik dengan satu komando dan tanggung jawab, memantapkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) Aparatur Sipil Negara (ASN), menjalin hubungan komunikasi yang aktif dan koordinatif dalam memngambil kebijakan dan Tugas.

Seterusnya, Bupati Harus Mampu mengakomodir dan mengkoordinir antara lembaga, memproritaskan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir pantai dan daerah terisolir, serta mendesak Bupati untuk mengevaluasi dan mengaudit dana anggaran Covid-19 di BPBD Pasbar.

"Kita berharap, agar Bupati Pasbar agar segera menindak lanjuti dan memperbaiki tata kelola sisten pemerintahan serta agar segera mugkin menyelesaikan permasalah terkait hilangnya thermogun di BPBD Pasbar yang saat ini sudah ditangan penegak hukum," harapnya. (*)

Reporter : Muhammad Fadli | Editor : Rahma Nurjana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]