Dinilai Melakukan Pelanggaran Berat, Bupati Jember Dimakzulkan


Kamis, 23 Juli 2020 - 16:12:11 WIB
Dinilai Melakukan Pelanggaran Berat, Bupati Jember Dimakzulkan Bupati Jember Faida

HARIANHALUAN.COM - Bupati Jember, Faida dimakzulkan karena disebut telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Jember. "Pelanggarannya ini sudah TSM dan berdampak luas bagi masyarakat Jember," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Kamis (23/7/2020).

Pelanggaran tersebut yakni, keterlambatan Bupati Jember Faida dalam merespon informasi dari Kemenpan RB tentang penerimaan CPNS tahun 2019. Akibatnya, Jember tidak mendapat kuota. Ini terjadi karena Bupati dinilai tidak cermat dalam merespon informasi KemenPAN RB sehingga usulan kebutuhan PNS di Jember terlambat. 

"Kenapa usulan terlambat, karena analisa kebutuhan dan beban kerja serta susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) belum diputuskan," kata Halim.

Akibatnya, kesempatan bagi masyarakat Jember untuk mengabdi sebagai PNS menjadi hilang. Ini juga berdampak bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat. "Terutama yang tahun kemarin usianya merupakan batas maksimal yang persyaratan untuk mendaftar PNS. Kesempatan mereka ini jadi musnah. Peluang GTT/PTT untuk diangkat jadi PNS juga terhambat," tambahnya.

Kemudian, tentang mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan. Akibatnya, berdampak luas bagi masyarakat karena berkaitan dengan pelayanan publik. "Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari KASN. Namun, Bupati tidak melaksanakan rekomendasi itu. Akibatnya, internal birokrasi lemah dan pelayanan ke publik juga terganggu," ungkapnya.

Selanjutnya adalah tentang SOTK susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Faida telah menerbitkan Perbup tentang 30 OPD yang tak sesuai aturan. Sehingga tak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Karena nomenklaturnya tidak ada. "Ini membuat Tupoksi OPD menjadi tumpang tindih dan tidak berkorelasi dengan peraturan perundangan. Juga membuat kenaikan pangkat 700 lebih PNS terhambat," terang Halim.

Terakhir, tentang proses pengadaan barang dan jasa. Bupati dinilai sengaja tidak mematuhi aturan dalam proses tersebut. Ini menyebabkan kerugian negara. "Contoh, ada beberapa gedung ambruk, pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Belum lagi soal unefisiensi anggaran. Ini sangat berdampak luas terhadap masyarakat," tutup Halim. (*)

loading...
 Sumber : Detik.com /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]