Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel


Kamis, 23 Juli 2020 - 00:01:39 WIB
Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel Luhut Binsar Pandjaitan

HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Aturan tersebut dibuat untuk memberikan keadilan terhadap penambang dengan smelter.

Hal itu disampaikan Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM, terkait penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter.

"Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin," ujar Seto usai rapat koordinasi virtual pada Kamis (23/7/2020), dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves.

Sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM) bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh K/L termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Tujuan penetapan aturan mengenai HPM sendiri adalah untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter, terutama mendorong good mining practices namun tetap menjaga daya saing industri hilirisasi di Indonesia. Selain itu juga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia.

Pengaturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM tidak ditetapkan secara sepihak, karena merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral, khususnya nikel. Pihak yang terlibat diantaranya adalah penambang nikel yang diwakili APNI, serta perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang diwakili AP3I.

Meskipun demikian, masih tetap ada praktik di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tersebut. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun relaksasi kebijakan ekspor sudah diberlakukan, karena harga bijih nikel domestik tetap rendah.

Oleh karena itu, Menko Luhut minta koordinasi yang baik antara Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kemenperin dan BKPM melalui Satuan Tugas yang akan dibentuk untuk memastikan implementasi aturan mengenai HPM di lapangan. Satgas tersebut juga akan secara rutin mengevaluasi dan berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan tidak mengikuti aturan.

"Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang. Keadilan harus ditegakkan baik kepada seluruh pelaku usaha, oleh karena itu kami minta semua pihak untuk patuh terhadap aturan. Hal ini saya kira sangat sederhana, sangat clear. Tinggal semua pihak mengeksekusi," tegas Seto.(*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Nova Anggraini

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 22 Oktober 2020 - 17:56:03 WIB

    Tumbang! Nikon Indonesia Tutup, Begini Kondisi Perusahaannya

    Tumbang! Nikon Indonesia Tutup, Begini Kondisi Perusahaannya HARIANHALUAN.COM - Nikon Indonesia tutup dan telah berpamitan dari Tanah Air, berhenti beroperasi. Tidak disebutkan apa alasan Nikon, namun mungkin terkait persaingan bisnis yang makin ketat, terutama dengan smartphone yang k.
  • Ahad, 18 Oktober 2020 - 13:21:11 WIB

    Begini Rincian Hitungan Pesangon Pensiun dalam UU Ciptaker

    Begini Rincian Hitungan Pesangon Pensiun dalam UU Ciptaker HARIANHALUAN.COM - Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) yang sudah disahkan parlemen pada Senin (5/10/2020) dalam Sidang Paripurna DPR, ternyata memuat adanya perubahan mengenai pesangon yang diterima pekerja.
  • Selasa, 06 Oktober 2020 - 12:18:06 WIB

    Pandemi Covid-19, Begini Kinerja Emiten Farmasi dan Rumah Sakit

    Pandemi Covid-19, Begini Kinerja Emiten Farmasi dan Rumah Sakit HARIANHALUAN.COM - Industri farmasi dan rumah sakit menghadapi tantangan yang cukup berat di era pandemi Covid-19 seperti ini. Masyarakat yang menunda kunjungan ke rumah sakit menekan penjualan obat-obatan dan pemasukan dari .
  • Senin, 28 September 2020 - 14:09:03 WIB

    Resesi Sudah Tiba, Begini Jeritan Pengusaha Mal

    Resesi Sudah Tiba, Begini Jeritan Pengusaha Mal HARIANHALUAN.COM- Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengaku, bahwa bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan telah merasakan resesi ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. .
  • Rabu, 23 September 2020 - 12:14:54 WIB

    Antisipasi Krisis, Begini Cara Kementan Manfaatkan Singkong Jadi Gula Cair

    Antisipasi Krisis, Begini Cara Kementan Manfaatkan Singkong Jadi Gula Cair HARIANHALUAN.COM - Peneliti BB Pascapanen, Agus Budiyanto mengatakan kebutuhan gula di Indonesia makin lama makin meningkat. Alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber gula d.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]