Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel


Kamis, 23 Juli 2020 - 00:01:39 WIB
Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel Luhut Binsar Pandjaitan

HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Aturan tersebut dibuat untuk memberikan keadilan terhadap penambang dengan smelter.

Hal itu disampaikan Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM, terkait penerapan dan pengawasan dalam proses transaksi jual beli bijih nikel dari penambang kepada smelter.

"Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak akan berpihak kepada siapapun. Namun kami minta seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smelter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mulai dari peringatan, pemotongan ekspor bahkan sampai pencabutan izin," ujar Seto usai rapat koordinasi virtual pada Kamis (23/7/2020), dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Marves.

Sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan terkait Harga Patokan Mineral (HPM) bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha atau pemotongan ekspor, hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi harus didukung oleh seluruh K/L termasuk dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Tujuan penetapan aturan mengenai HPM sendiri adalah untuk menciptakan keseimbangan antara penambang dan pengusaha smelter, terutama mendorong good mining practices namun tetap menjaga daya saing industri hilirisasi di Indonesia. Selain itu juga untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pajak di Indonesia.

Pengaturan tata niaga nikel domestik yang mengacu pada HPM tidak ditetapkan secara sepihak, karena merupakan hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral, khususnya nikel. Pihak yang terlibat diantaranya adalah penambang nikel yang diwakili APNI, serta perusahaan pertambangan dan perusahaan smelter yang diwakili AP3I.

Meskipun demikian, masih tetap ada praktik di lapangan yang berjalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati tersebut. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik meskipun relaksasi kebijakan ekspor sudah diberlakukan, karena harga bijih nikel domestik tetap rendah.

Oleh karena itu, Menko Luhut minta koordinasi yang baik antara Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kemenperin dan BKPM melalui Satuan Tugas yang akan dibentuk untuk memastikan implementasi aturan mengenai HPM di lapangan. Satgas tersebut juga akan secara rutin mengevaluasi dan berwenang untuk memberi sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar dan tidak mengikuti aturan.

"Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai larangan ekspor bijih nikel. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang. Keadilan harus ditegakkan baik kepada seluruh pelaku usaha, oleh karena itu kami minta semua pihak untuk patuh terhadap aturan. Hal ini saya kira sangat sederhana, sangat clear. Tinggal semua pihak mengeksekusi," tegas Seto.(*)

loading...
 Sumber : detik.com /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 02 Agustus 2020 - 10:45:45 WIB

    Begini Prediksi Ngeri IMF Soal Krisis Global

    Begini Prediksi Ngeri IMF Soal Krisis Global HARIANHALUAN.COM - Resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Beberapa negara sudah resesi karena virus corona Covid-19. IMF pun mengeluarkan ramalan ngeri soal krisis ekonomi..
  • Kamis, 30 Juli 2020 - 13:19:36 WIB

    Pelaku UMKM Ingin Jadi Mitra Pertamina? Begini Caranya...

    Pelaku UMKM Ingin Jadi Mitra Pertamina? Begini Caranya... HARIANHALUAN.COM - Ketika merintis usaha, modal menjadi salah satu hal yang memengaruhi tahap awal perjalanan Anda. Namun jangan khawatir, karena sejumlah pihak menyediakan pembiayaan modal usaha bagi para pelaku Usaha Mikro,.
  • Ahad, 19 Juli 2020 - 19:37:40 WIB

    Jangan Sedih, Begini Cara Bangkit dari PHK Lewat Bisnis Baru!

    Jangan Sedih, Begini Cara Bangkit dari PHK Lewat Bisnis Baru! HARIANHALUAN.COM - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus corona saat ini kian marak terjadi, dalam kasus ini banyak perusahaan yang mengalami krisis keuangan. Pekerja mau tak mau terpaksa dirumahkan..
  • Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:12:38 WIB

    Begini Cara yang Dilakukan Pengusaha Kuliner agar Tak Bangkrut saat Pandemi

    Begini Cara yang Dilakukan Pengusaha Kuliner agar Tak Bangkrut saat Pandemi HARIANHALUAN.COM - Inovasi sangat dibutuhkan saat berbisnis kuliner di tengah pandemi Covid-19. Karena pada masa ini banyak pelaku bisnis terpaksa harus mengibarkan bendera putih dalam melanjutkan bisnisnya. .
  • Selasa, 14 Juli 2020 - 13:24:12 WIB

    Soal Gugatan Warisan Rp 600 Triliun, Begini Penjelasan Sinar Mas

    Soal Gugatan Warisan Rp 600 Triliun, Begini Penjelasan Sinar Mas HARIANHALUAN.COM - Freddy Widjaya, salah satu anak pendiri Grup Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja melayangkan gugatan kepada lima saudara tirinya. Dia menuntut harta warisan yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]