Kuartal II Ekonomi RI Bisa Minus 4,3%, Jokowi: Kuartal III Fokus Cegah Resesi Ekonomi


Jumat, 24 Juli 2020 - 06:48:19 WIB
Kuartal II Ekonomi RI Bisa Minus 4,3%, Jokowi: Kuartal III Fokus Cegah Resesi Ekonomi Presiden Joko Widodo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Jokowi Widodo mengatakan perekonomian nasional dan global sedang berada dalam kondisi sulit. Ekonomi Indonesia yang biasanya tumbuh pada kisaran 5 persen, hanya mampu tumbuh 2,97 persen pada kuartal I 2020.

Sementara, pada kuartal II, Jokowi menyebut angka pertumbuhan ekonomi bisa minus 4,3 persen hingga 5 persen. 

"Oleh karena itu, di kuartal III kita sudah harus naik lagi (pertumbuhan ekonomi). Kalau enggak, enggak ngerti lagi saya, akan lebih sulit kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua bergerak menumbuhkan ekonomi," kata Jokowi dalam acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) seperti dilansir Republika.

Menurut Jokowi, periode Juli-September merupakan momentum untuk membangkitkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. 

Ia meminta kementerian dan lembaga secepatnya merealisasikan program stimulus ekonomi dan menyerap anggaran agar ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal III. 

"Oleh karena itu, di kuartal III kita sudah harus naik lagi (pertumbuhan ekonomi). Kalau enggak, enggak ngerti lagi saya, akan lebih sulit kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua bergerak menumbuhkan ekonomi," kata Jokowi dalam acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Indonesia sebagaimana banyak negara di dunia sedang menghadapi ancaman resesi akibat pandemi Covid-19. Jika ekonomi tumbuh minus secara berturut-turut pada kuartal II dan III, Indonesia secara teknis masuk zona resesi. 

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki peluang dan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan pada kuartal III karena sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Ia mengatakan, tingkat konsumsi nasional mulai meningkat seiring meningkatnya daya beli masyarakat. 

Peningkatan itu disebut tak terlepas dari berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah. "Konsumsi mulai terungkit naik. Artinya, peredaran uang yang ada di bawah karena ada BLT dana desa, bansos tunai, bansos sembako, itu akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi. 

Selain itu, kata Jokowi, aktivitas ekspor pun semakin meningkat dibandingkan Mei dan Juni. Karena itu, ia meminta agar jajarannya tak melewatkan momentum ini untuk terus menggenjot perekonomian, salah satunya dengan secepatnya menyalurkan bantuan modal kerja produktif pada koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Jokowi mengatakan, dana yang disiapkan untuk koperasi dan UMKM sebesar Rp 1 triliun. Bantuan modal tersebut disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). “Saya sampaikan juga kepada semua menteri agar membelanjakan APBN di tiga bulan ini (kuartal III). Kesempatan kita ada di sini," kata Jokowi.  

Bantuan senilai Rp 1 triliun untuk koperasi dan UMKM merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam menangani Covid-19, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun. Jumlah itu terdiri atas anggaran program PEN sebesar Rp 607,65 triliun dan anggaran bidang kesehatan Rp 87,55 triliun. 

Anggaran PEN paling besar dialokasikan untuk perlindungan sosial dengan nilai mencapai Rp 203,90 triliun. Alokasi anggaran PEN terbesar kedua berkaitan dengan stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. 

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan realisasi PEN, Jokowi telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut sedang menyusun kebijakan strategis yang keputusannya nanti bakal mengikat dan harus dijalankan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan telah menyiapkan tiga fase program pemulihan koperasi dan UMKM melalui LPDB. Fase pertama adalah program penyelamatan. Pada fase awal ini, kata dia, Kemenkop telah melakukan restrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Selain itu, telah dilakukan restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi dengan fasilitas penundaan pokok, perpanjangan jangka waktu, hingga penambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dengan total outstanding sebesar Rp 135,7 miliar.

"LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran sehingga secara langsung ini merupakan subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun," kata Teten.

Fase kedua, yakni fase pemulihan ekonomi. Pada fase ini, pemerintah menyediakan alokasi pembiayaan tambahan sebesar Rp1 triliun yang khusus disalurkan kepada koperasi untuk menjangkau sekira 4,8 juta UMKM anggotanya. Sementara, fase ketiga adalah fase penumbuhan ekonomi. Kementerian Koperasi dan UKM juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM dengan bunga ringan dan pendampingan.

Lebih kuat

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan, strategi pemerintah untuk memulihkan ekonomi akan memberi pengaruh besar dalam mendorong permintaan domestik. Wimboh mengatakan, langkah itu harus diupayakan karena Indonesia merupakan negara yang berbasis pada konsumsi domestik sehingga sangat bergantung pada strategi pemulihan yang diambil pemerintah.

Ia menjelaskan, komposisi produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan pengeluaran adalah pengeluaran konsumsi 32 persen, impor 9 persen, ekspor 11 persen, PMTDB 17 persen, konsumsi pemerintah 3 persen, dan konsumsi rumah tangga 28 persen. "Oleh sebab itu, Indonesia relatif kurang terpengaruh dengan gejolak global karena 80 persen dari PDB berasal dari faktor dalam negeri," ujar Wimboh. 

Ia mengambil contoh Singapura yang mengalami resesi pada kuartal II 2020 dengan pertumbuhan ekonomi minus hingga 41,2 persen. Wimboh menjelaskan, ekonomi Singapura mengalami kontraksi cukup dalam karena sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti perdagangan internasional. “Tidak heran kalau berbagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan dan jasa internasional drop besar, seperti Singapura. Indonesia 80 persen didorong oleh ekonomi domestik,” kata dia.

Wimboh memperkirakan, ekonomi Indonesia akan turun pada kuartal II dan mulai membaik pada kuartal III meskipun belum signifikan.

“Pada akhir tahun kita perkirakan lebih baik lagi positif dari perkiraan ini dan 2021 kita bangkit lebih cepat karena dengan basis yang sangat rendah,” ujarnya. 

Datangkan investasi

Sejumlah negara di kawasan Asia telah masuk ke zona resesi. Terbaru, giliran Korea Selatan yang mengalaminya setelah pertumbuhan ekonominya terkontraksi pada kuartal II 2020.

Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani menilai, resesi yang dialami ekonomi Korea Selatan tidak akan berdampak negatif terhadap Indonesia. Justru, situasi tersebut berpotensi menguntungkan, terutama dari sisi investasi.

Saat ini, Aviliani menyebutkan, tren perpindahan lokasi investasi dari Korea Selatan ke Indonesia sudah terlihat, seperti pada sektor perbankan. Ini menunjukkan potensi Indonesia masih bagus. "Nantinya, kita malah bisa diuntungkan dengan dia (Korea Selatan) resesi, banyak investasi Korea yang masuk ke Indonesia," katanya dalam acara webinar Kajian Tengah Tahun Indef, Kamis (23/7).

Aviliani menuturkan, keuntungan ini tidak hanya akan dirasakan ketika Korea Selatan resesi. Negara-negara lain yang berpotensi ataupun sudah mengalami resesi bisa menjadi sumber keuntungan bagi Indonesia. Syaratnya, menurut dia, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga bisa tumbuh positif.

Namun, Aviliani optimistis daya tarik Indonesia tetap terjaga meskipun resesi terjadi pada kuartal kedua dan ketiga. Menurut dia, negara lain akan melihat resesi teknis Indonesia sebagai dampak dari belanja pemerintah yang belum maksimal untuk mendorong daya beli masyarakat.

Di sisi lain, populasi masyarakat Indonesia yang besar menambah kekuatan Indonesia sebagai negara untuk berinvestasi. "Setelah pandemi ini, pasar kita masih bagus," tuturnya.

Ekonomi Korea Selatan dipastikan mengalami resesi teknis pada kuartal kedua. Ini menjadi resesi pertama kalinya yang dialami Negeri Gingseng sejak 2003, seiring kebijakan pembatasan kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan global.

Bank sentral Korea Selatan pada Kamis (23/7) menyebutkan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Korsel minus sebesar 3,3 persen yang disesuaikan secara musiman pada kuartal April hingga Juni, setelah menyusut 1,3 persen pada kuartal pertama. Realisasi ini jauh lebih buruk dibandingkan proyeksi dalam jajak pendapat Reuters, yaitu minus 2,3 persen. Korsel menyusul Jepang, Thailand, dan Singapura yang lebih dulu mengalami resesi.

Seperti dilansir Reuters, Kamis, kinerja ekspor barang dan jasa Korsel anjlok 16,6 persen. Ini menjadi angka terburuk sejak 1963. Sementara itu, konsumsi swasta yang menghasilkan hampir setengah dari PDB Korea selatan naik 1,4 persen secara kuartalan, tumbuh dibandingkan penurunan 6,5 persen pada kuartal pertama.

Meski mengalami kontraksi dalam, para ekonom melihat adanya tanda-tanda pemulihan pada ekonomi Korea Selatan pada kuartal ketiga. Ekspor yang kontraksi pada kuartal kedua akan menjadi titik terendah sebelum membaik pada kuartal berikutnya.

Kemiskinan

Akibat adanya pandemi Covid-19, ancaman kemiskinan, kerentanan sosial, hingga diskriminasi menghantui penduduk dunia. Seperti dikutip dari the Asian Post, Kamis (23/7), Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan di Asia Tenggara akan meningkat jadi 24 juta orang. Jumlahnya bisa bertambah 11 juta orang pada skenario terburuk.

Kategori miskin dihitung jika penghasilan mereka kurang dari 5,5 dolar AS atau Rp 146 ribu per hari. Laporan menyebut Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand akan tumbuh negatif di antara negara kawasan lainnya.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa mengatakan, negara-negara di Asia Timur dan Pasifik yang punya hubungan dagang dengan Cina mengalami guncangan. Ini berpengaruh pada upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang selama ini telah berjalan. Apalagi, saat ini kasus Covid-19 masih dalam tren meningkat.

Kemiskinan akan melahirkan masalah baru, yakni penurunan taraf pendidikan anak-anak. Save the Children dan Unicef baru-baru ini mengeluarkan peringatan, jika tidak ada langkah darurat, jumlah anak yang hidup dalam keluarga miskin akan meningkat 15 persen jadi 672 juta tahun ini.

Direktur Eksekutif Unicef, Henrietta Fore mengatakan, pandemi Covid-19 telah memicu krisis ekonomi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kesulitan finansial yang dialami di skala keluarga mengancam masa depan anak-anak, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. "Ini menguras sumber daya yang dimiliki keluarga di seluruh dunia," katanya.

Mereka memperingatkan agar anak-anak di keluarga miskin tetap memiliki akses pada kebutuhan dasar, seperti makanan sehat bernutrisi, air, kesehatan, dan edukasi. Mereka juga harus terhindar dari ancaman kekerasan, pernikahan anak, eksploitasi, dan pelecehan. (*)

loading...
 Sumber : Republika /  Editor : Rahma Nurjana

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]