Tim LO: Ada Upaya Masif KPU Sumbar Gagalkan Fakhrizal-Genius Umar


Ahad, 26 Juli 2020 - 14:20:23 WIB
Tim LO: Ada Upaya Masif KPU Sumbar Gagalkan Fakhrizal-Genius Umar Fakhrizal-Genius Umar

HARIANHALUAN.COM - Tim Liaison Officer (LO) Fakhrizal-Genius, Haris Satria mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan dari penyelenggara Pilkada serentak terhadap pasangan perseorangan tersebut. 

Ada tiga kejanggalan yakni, lampiran BA.5.1 KWK yang dibuat oleh KPU Sumbar tanpa ada kesepakatan dari KPU RI. Aturan tersebut tidak diberlakukan untuk pasangan bupati dan hanya diperlakukan untuk calon gubernur.

Kemudian terkait verifikasi faktual yang hanya satu kali dan tidak dituangkan dalam peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, pasangan perseorangan tersebut merasa dizalimi, pada proses verifikasi dilakukan selama 12 lamanya.

Kemudian kejanggalan lainnya yakni adanya imbauan dari KPU bahwa tim pasangan ini agar mengumpulkan pemilik KTP dukungan yang TD tersebut untuk diverifikasi faktual. Mengingat sekarang di masa pandemi, tentu hal ini tidak bisa dilakukan.

"Dengan demikian, kami menduga adanya upaya menggagalkan secara masif yang dilakukan KPU terhadap pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar," sebut Haris Satria.

Ditambahkan, pasangan calon tersebut dalam mengikuti pilkada 2020 sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 336 ribu dukungan,  melampaui batas minimal yang ditetapkan KPU Sumbar 316.051 dan juga sudah mengumpulkan sebanyak 180 ribu KTP dukungan untuk antisipasi kekurangan setelah verifikasi faktual. 

"Tetapi KPU Sumbar menetapkan dukungan verifikasi faktual didapatkan pasangan perseorangan ini, total dukungan hanya 130.258 orang," ungkap haris.

Kemudian sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar, juga telah menemukan kejanggalan dalam proses verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Fakhrizal-Genius Umar.

Hal itu diungkap Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner, berdasarkan evaluasi serta pengawasan di lapangan, terlihat memang ada perbedaan perlakukan oleh komisi pemilihan di setiap kabupaten dan kota.

"Perbedaan itu terlihat seperti perlakuan terhadap status RT, RW, dan perangkat nagari yang ditetapkan oleh KPU. Kami tidak mempermasalahkan orang-orang tersebut apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) dalam verifikasi faktual. Tetapi yang mengherankan, berbedanya perlakuan KPU di setiap kabupaten dan kota," ungkapnya.(*)

loading...
Reporter : Buliza Rahmat /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]