Ketua KPK Sebut Korupsi Masuk Kategori Melanggar HAM


Senin, 27 Juli 2020 - 13:17:54 WIB
Ketua KPK Sebut Korupsi Masuk Kategori Melanggar HAM ilustrasi Korupsi

HARIANHALUAN.COM - Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, korupsi masuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, tindakan tersebut bisa membuat tujuan pembangunan negara gagal. Oleh karena itu, salah satu cara mencegah perbuatan korupsi adalah melakukan pendidikan ke masyarakat terkait perilaku antikorupsi.

"Kalau menurut kami bahwa kejahatan korupsi bukan hanya sekedar kejahatan mengambil dan merampas uang rakyat, tetapi kejahatan korupsi termasuk juga dalam kejahatan melanggar hak-hak asasi manusia," kata Firli, saat membuka diskusi bertajuk "korupsi bantuan sosial" di YouTube Mahupiki Indonesia, Senin (27/7/2020) seperti dikutip dari Detik.com.

"Kenapa demikian? Dengan terjadinya korupsi, maka tujuan mewujudkan tujuan negara itu bisa gagal. Ingat, negara gagal salah satunya dipengaruhi karena maraknya dan merebaknya tindak pidana korupsi. Apa yang perlu kita lakukan, pendekatan pendidikan masyarakat," ungkapnya.

Firli mengungkapkan ada tiga fase pemberatasan korupsi yang dilakukan, pertama melakukan pendekatan ke jejaring pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Menurutnya, pemangku kebijakan bidang pendidikan juga mesti dilibatkan dalam pemberian materi antikorupsi.

"Tentu materi pendidikan anti budaya korupsi menjadi penting sehingga seluruh masyarakat memahami bahwa bahaya korupsi sungguh-sungguh merusak sendi-sendi kehidupan, merusak sendi-sendi kemasyarakatan, sendi-sendi kebangsaan, dan kenegaraan, untuk itu pendekatan ke masyarakat terus kita galakan dengan tujuan supaya orang tidak ingin melakukan korupsi," ujar Firli.

Kemudian, KPK juga melakukan pendekatan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Menurutnya korupsi tidak bisa dilakukan jika sistemnya baik, kuat dan sempurna sehingga tidak ada kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Korupsi tidak bisa dilakukan karena sistem yang baik, karena sistem yang kuat dan sistemnya sempurna sehingga tidak aktual dan kesempatan untuk orang melakukan korupsi.

Terakhir, KPK juga melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penegakan hukum. Ia mengatakan jika pendekatan melalui pendidikan belum berhasil secara maksimal, pencegahannya belum maksimal sehingga akan dilakukan tindak tegas terhadap pelaku korupsi. Pencegahan belum berhasil secara maksimal, maka tindak tegas para pelaku korupsi harus dengan tegas pula.

"Dengan maksud tidak hanya secara bermoral tanduk tapi sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa korupsi melanggar kemanusiaan, korupsi merugikan keuangan negara, korupsi bisa menggagalkan tujuan negara bahkan dapat membuat gagalnya suatu negara," ujarnya. (*)

loading...
 Sumber : Detik.com /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]