Berminat Jadi Kades? Intip Dulu Gajinya


Selasa, 28 Juli 2020 - 06:33:49 WIB
Berminat Jadi Kades? Intip Dulu Gajinya Dok ANTARA

HARIANHALUAN.COM - Menjadi kepala desa atau kades masih menjadi primadona sebagian orang. Lantaran, posisi ini dianggap mentereng di tingkat desa. Maka tak heran antusiasme masyarakat masih tinggi saat Pilkades di sejumlah daerah di Indonesia.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (27/7/2020), berbicara penggajian kades, pun cukup unik. Sebab, perangkat desa dianggarkan dari APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD). Untuk besaran gaji Kades paling kecil sekitar Rp2 jutaan.

Gaji kades sudah diatur pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

"Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam ADD sendiri, selain gaji yang diperuntukkan untuk kades (gaji kades), PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi sekretaris desa dan perangkat desa lain.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3).

Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa. Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.

Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa.

"Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain," bunyi Pasal 100 ayat (2).

Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa ini diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Tunjangan dari tanah bengkok ini bisa berasal dari pendapatan dari sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri.

Dalam ABPDesa, belanja desa sendiri mengatur penggunaan anggaran belanja desa, di mana paling sedikit 70 persen jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa.

Lalu dana tersebut juga dipakai untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sisanya, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Tentang dana desa

Dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (*)

loading...
 Sumber : Kontan.co.id /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 21 Maret 2020 - 13:34:11 WIB

    Berminat Mendaftar? Ini Skema Mendapatkan Kartu Prakerja

    Berminat Mendaftar? Ini Skema Mendapatkan Kartu Prakerja PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Skema Kartu Prakerja sangat mudah untuk diikuti. Setiap WNI di atas 18 tahun bisa mendaftarkan diri secara online di situs Kartu Prakerja. Kemudian, mereka bisa memilih berbagai jenis pelatihan mel.
  • Senin, 20 Januari 2020 - 12:08:54 WIB

    Wah, Menteri Teten Cari Ahli Koperasi dan UKM, Anda Berminat?

    Wah, Menteri Teten Cari Ahli Koperasi dan UKM, Anda Berminat? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Koperasi dan UKM open recruitment untuk mengisi tiga jabatan eselon I yakni Deputi bidang Pembiayaan, Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, dan Deputi bidang Pengawasan..
  • Kamis, 16 Januari 2020 - 18:49:35 WIB

    Berminat..? Perum Damri Lagi Buka Lowongan Nih!

    Berminat..? Perum Damri Lagi Buka Lowongan Nih! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ada lagi nih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang buka lowongan kerja. Kali ini Perum Damri butuh pegawai baru..
  • Rabu, 08 Januari 2020 - 20:12:56 WIB

    Telkom Group Buka Lowongan Kerja Terbaru, Berminat?

    Telkom Group Buka Lowongan Kerja Terbaru, Berminat? Kabar gembira bagi Anda yang berminat berkarier di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Telkom Group kembali membuka lowongan kerja terbaru. Kali ini, Telkom Group membuka lowongan kerja untuk tujuh posisi sekaligus.
  • Jumat, 27 Desember 2019 - 08:51:58 WIB

    Yusril Tak Berminat Jadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan

    Yusril Tak Berminat Jadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah kabar dirinya ditunjuk menjadi wakil kepala staf kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP). ia mengaku tak berminat menjadi orang .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]