PGRI Sijunjung Desak DPRD Telusuri Persoalan Pengangkatan Guru Honor 2018 Melalui PPPK


Selasa, 28 Juli 2020 - 16:29:30 WIB
PGRI Sijunjung Desak DPRD Telusuri Persoalan Pengangkatan Guru Honor 2018 Melalui PPPK Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kbupaten Sijunjung saat melakukan hearing dengan Komisi I DPRD Sijunjung, Senin (27/7) di Ruang rapat Komisi I DPRD Sijunjung.

HARIANHALUAN.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sijunjung, mendesak agar DPRD Sijunjung, menelusuri pengangkatan guru melalui Program Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lolos seleksi tahun 2018. Guru honorer yang masuk K2 ini telah mengabdi sejak 2005 lalu dan sebagian dari mereka telah keluar SK nya tahun 2013.

Demikian yang disampaikan Ketua PGRI Sijunjung, Syaiful Husein, saat mengawali hearing PGRI dengan Komisi I DPRD Sijunjung, dihadapan Ketua Komisi I, Sarikal, S.Sos, M.H, didampingi Wakilnya April Marsal, S.Pd, dan semua anggota Komisi I, Senin (27/7) di ruang sidang Komisi I DPRD setempat.

Selain persoalan guru honor, PGRI dibawah kepemimpinan Syaiful Husein ini, juga meminta agar DPRD mendesak pengusulan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah, lantaran banyaknya sekolah yang kepala sekolahnya dijabat pelaksana tugas. Termasuk untuk menggantikan posisi pengawas sekolah yang akan memasuki masa pensiun.

Syaiful Husein memaparkan, banyak persoalan yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari pengurusan administrasi kepegawaian sampai kepada kesejahteraan, terutama guru honorer. “Keberadaan guru honor ini sangat dibutuhkan dan mereka telah mengabdi puluhan tahun, dan ini harusnya mendapat perhatian serius pemerintah,” terang Syaiful ke.ada wartawan, Selasa (28/7).

Senada dengan Syaiful, Sekretaris Bidanh Organisasi, M.Yusuf, S.Pd, yang didampingi pengurus Cabang Koto VII, Ferry Helena, S.Pd dan Ketua Cabang IV Nagari, Miftahul, S.Pd, juga menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi oleh guru dalam bertugas.

Menurutnya, selain mengangkat kepala sekolah depenitif dan pengangakatan pengawas sekolah, soal kesejahteraan guru seperti pemberian TPP dan tunjangan kepala sekolah agar dianggarkan kembali seperti tahun tahun sebelumnya. 

Sementara Wakil Ketua PGRI Ishak, S.Pd, Ketua Cabang Sumpur Kudus, Aldril,S.Pd dan Ketua Cabang Kupitan, Hendra Fery, S.Pd, juga mengharapakan wakil rakyat melalui Komisi I, untuk mengusulkan agar adanya pengangkatan penjaga sekolah dan mengaktifkan kembali UPTD di Kecamatan. 

Hampir 100 persen sekolah tidak punya penjaga sekolah dan sejak dihapuskan UPTD, Kepala dan guru TK/SD, tidak ada lagi mengawasi dan melakukan pembinaan.

Ketua Cabang PGRI Tanjung Gadang, Sargaus, S.Pd, Ketua Cabang Kamang Baru, Desmarizal, S.Pd dan Ketau Cabang Lubuak Tarok, Dobel Novrizal, S.Pd, mengharapkan, agar pertemauan antara PGRI dengan Komisi I DPRD itu ditindaklanjuti dengan mendesak dinas terkait.

“Harapan kita, semua yang disampaikan PGRI Sijunjung disini, dihadapan wakil rakyat adalah persoalan penting yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Karena tugas yang diamanahkn kepada guru tidak sejalan dengan apa yang seharusnya mereka terima. Ini penting untuk kemajuan pendidikan daerah kita,” ujar Ketua ketua cabang itu.

Apa yang di sebutkan utusan PGRI yang terdiri dari Pengurus Kabupaten, seluruh Ketua Cabang, Ketua FK2i dan Ketua GTKHNK 35 plus, disambut baik oleh Komisi I. Baik Ketua Komisi, Sarikal dan wakil, April Marsal serta anggota Zalmiati, Hendra Nadi, Desriwan dan Delfirman dan akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan OPD terkait.

“Apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru melalui PGRI akan kami tindak lanjuti secepatnya,” timpal anggota Komisi 1 lainnya. Zalmiati, Hendra Nadi dan Desriwan. (*)

 

loading...
Reporter : Ogi Sunandar /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]