Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Dharmasraya Bantah Langgar PKPU


Rabu, 29 Juli 2020 - 17:57:18 WIB
Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Dharmasraya Bantah Langgar PKPU Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, membantah laporan penggiat pilkada di daerah itu tentang dugaan melakukan pelanggaran atas tahapan pencocokan dan penelitian ( coklit) pemutahiran data pemilih Pilkada 2020.

Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU setempat, Prance Putra, di Dharmasraya, Rabu (29/07), mengatakan pihaknya telah melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

"Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah bekerja sesuai undang-undang (UU) dan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang pencocokan dan penelitian," tegasnya.

Menurutnya, tahapan yang berlangsung sejak 15 Juli sampai 13 Agustus mendatang itu akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian menjadi DPS Perbaikan, sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner lainnya, Zainal Efendi menambahkan, sehubungan dengan adanya warga yang sudah meninggal masih masuk dalam pemutahiran data hal tersebut lantaran pihak keluarga tidak melaporkan surat kematian ke pihak berwenang sehingga nama yang bersangkutan masih muncul dalam coklit.

"Itulah yang menjadi salah satu tugas PPDP yakni melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu, atau dengan kata lain tahapan ini belum selesai," jelasnya.

Terkait tuduhan lainnya, lanjut dia, seperti tidak melakukan sosialisasi adalah sangat tidak beralasan karena sosialisasi KPU lebih masif.

Dia menambahkan, seluruh proses coklit dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan itu juga berlaku untuk verifikasi faktual kepada dukungan calon perseorangan.

"Setiap PPDP mendatangi masyarakat dipastikan selalu menerapkan standar protokol kesehatan bebas Covid-19 dan selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintahan terkecil saat melakukan fungsinya," tutupnya.

Sebelumnya, Diduga melanggar tata cara pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada pilkada serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, dilaporkan ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Senin (27/07).

"Komisioner KPU Dharmasraya diduga telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota," kata masyarakat pelapor itu, Rizal Gusmendra, di Dharmasraya. (*)

loading...
Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]