BPN Sumbar Sebut 1.393 Persil Tanah Belum Terdaftar


Kamis, 30 Juli 2020 - 18:22:37 WIB
BPN Sumbar Sebut 1.393 Persil Tanah Belum Terdaftar Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Saiful, menginformasikan bahwa BPN dan PT PLN sudah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 622/SKB-13.AT.02.III/2020, tertanggal 12 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Kerja Sama di Bidang Agraria atau Pertanahan dan Tata Ruang.

“Dengan SKB ini, diharapkan hambatan-hambatan yang berpotensi atau aktual muncul dapat diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak,” kata Saiful, kemarin.

Lebih jauh, Saiful menguraikan bahwa pihaknya, sampai Juni 2020, sudah menerima permohonan sertifikasi aset dari PT PLN Wilayah Sumbar untuk 1.591 bidang tanah. Dari jumlah itu, sebut Saiful, BPN telah rampung memberikan sertifikat kepada 198 persil, yang akan diserahkan kepada PT PLN di bulan September 2020.

“Selebihnya, sebanyak 1.393 persil belum terdaftar karena dokumen belum lengkap atau alas hak (bukti kepemilikan tanah) tidak lengkap. Sebagai informasi, ada dua daerah yang sama sekali tidak memasukkan permohonan sertifikasi aset kepada BPN Sumbar, sehingga statusnya nihil, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto," ujar Saiful.

Sementara itu, Senior Executive Vice President (SEVP) Pengelolaan Aset PT PLN, Gong Matua Hasibuan, mengapresiasi dukungan dan pendampingan KPK selama ini kepada pihaknya, terutama dalam sertifikasi aset bidang tanah PT PLN Wilayah Sumbar.

Di disi lain, Gong Matua mengakui bahwa pihaknya masih menemui sangkutan, seperti tumpang tindih kepemilikan, ada bangunan di atas tanah milik PLN, atau adanya penguasaan pihak ketiga, dalam upaya sertifikasi aset PT PLN. Tapi, harapnya, dengan kerja sama yang baik antara PT PLN dengan KPK dan BPN, persoalan yang timbul bisa tuntas.

Sebagai penutup, Adlinsyah meminta ada upaya serius untuk menerapkan cara-cara komunikasi yang efektif dan berbeda untuk menuntaskan persoalan sertifikasi tersebut. Menurutnya, cara-cara komunikasi formal-birokratis harus dibarengi dengan kontak-kontak non-formal supaya masalah-masalah yang ada bisa diuraikan dengan terang, untuk kemudian diselesaikan dengan cepat dan efektif. (*)

loading...
Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]