Aturan Baru untuk PNS Sudah Dikeluarkan, Mulai dari Cuti hingga Pemberhentian


Jumat, 31 Juli 2020 - 15:34:04 WIB
Aturan Baru untuk PNS Sudah Dikeluarkan, Mulai dari Cuti hingga Pemberhentian ilustrasi PNS

HARIANHALUAN.COM - Perubahan baru tentang aturan cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda) telah dikeluarkan. Aturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan pemerintah ini memuat bahwa cuti tahunan kini bisa didapatkan oleh guru dan dosen yang sebelumnya tidak mendapatkan hak ini. Hal tersebut diatur dalam pasal 315 yang berbunyi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang- undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

PNS yang ingin mengambil cuti bisa mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian di instansi dengan masa cuti 12 hari. Tak jauh berbeda, PNS juga bisa mengajukan cuti sakit sebagaimana tertulis dalam pasal 320. PNS yang mengajukan cuti sakit harus mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Surat keterangan dokter yang dilampirkan bisa berasal dari semua dokter yang memiliki izin praktek baik di dalam maupun luar negeri. Adapun surat keterangan dokter tersebut harus memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan. Hak cuti sakit bisa didapatkan PNS paling lama satu tahun dan bisa ditambah menjadi paling lama enam bulan dengan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Apabila PNS yang mengajukan cuti sakit tidak sembuh dalam waktu yang dituliskan di surat keterangan dokter, kesehatannya harus diuji kembali oleh tim penguji kesehatan. PNS yang sudah diuji oleh tim penguji kesehatan namun belum sembuh dari penyakitnya akan diberhentikan dengan hormat karena sakit dan mendapat uang tunggu seusai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk pemberhentian PNS, sudah diatur dalam pasal 250. Berikut beberapa kriteria PNS yang diberhentikan secara tidak hormat, diantaranya,
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Kemudian, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan pasal 254, PNS juga wajib mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Pernyataan pengunduran diri tersebut tidak bisa ditarik kembali dan akan diberhentikan secara hormat sebagai PNS. Tapi apabila melanggar kewajiban, PNS tersebut harus siap diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS. Pemberhentian PNS yang ditahan atau menjadi tersangka akan dilakukan sementara sejak PNS ditahan. Hal ini tertuang dalam pasal 280. (*)

loading...
 Sumber : Suara.com /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 02 Agustus 2020 - 21:37:59 WIB

    Aturan Baru MA Terkait Korupsi, Hukuman Teringan 1 Tahun, Paling Berat Penjara Seumur Hidup

    Aturan Baru MA Terkait Korupsi, Hukuman Teringan 1 Tahun, Paling Berat Penjara Seumur Hidup HARIANHALUAN.COM - Hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada tersangka korupsi resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Tercatat, hukuman paling berat yang akan diterima oleh pelaku adalah hukuman seumur hidup..
  • Kamis, 30 Juli 2020 - 13:22:40 WIB

    Simak Ya, Begini Aturan Baru Cuti PNS

    Simak Ya, Begini Aturan Baru Cuti PNS HARIANHALUAN.COM - Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu aturan baru yang dikeluarkan tentang pemberian cuti PNS. Dalam aturan baru ini, cuti yang diajukan oleh PNS tak b.
  • Ahad, 26 Juli 2020 - 22:46:49 WIB

    Melahirkan di Masa Pandemi Covid-19? Begini Aturannya

    Melahirkan di Masa Pandemi Covid-19? Begini Aturannya HARIANHALUAN.COM - Dalam masa pandemi COVID-19 kegiatan dalam pencapaian target penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir harus tetap dilaksanakan. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan aturan penanganan persalinan di rumah.
  • Selasa, 21 Juli 2020 - 12:33:38 WIB

    Aturan Baru Ibadah Haji: Jamaah Diisolasi 1 Minggu dan Wajib Tes PCR

    Aturan Baru Ibadah Haji: Jamaah Diisolasi 1 Minggu dan Wajib Tes PCR HARIANHALUAN.COM - Dengan merebaknya pandemi virus Corona atau Covid-19 di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji 2020 terpaksa ditunda. Kali ini, Pemerintah Arab Saudi kembali menerbitkan aturan baru bagi jamaah yang hendak.
  • Senin, 20 Juli 2020 - 07:14:49 WIB

    Aturan Baru Naik KRL: Wajib Pakai Kemeja Lengan Panjang atau Jaket!

    Aturan Baru Naik KRL: Wajib Pakai Kemeja Lengan Panjang atau Jaket! HARIANHALUAN.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menerapkan aturan baru untuk para pengguna moda kereta api listrik di Jabodetabek. Aturan baru itu yakni para pengguna moda kereta listrik diwajibkan untuk menggunakan baj.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]