Sumbar Dituding Terima 'Pitih Sanang' Berkat PLTA Koto Panjang, Komisi 3 DPRD Sumbar Angkat Bicara


Jumat, 31 Juli 2020 - 21:00:22 WIB
Sumbar Dituding Terima 'Pitih Sanang' Berkat PLTA Koto Panjang, Komisi 3 DPRD Sumbar Angkat Bicara Kantor DPRD Sumatera Barat.

HARIANHALUAN.COM - Ocehan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau di beberapa media pemberitaan mengenai Sumbar yang selama ini hanya menerima 'piti sanang' dari Pajak Air Permukaan (PAP) PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar, Riau, menuai respon rakyat Sumbar.

Atas ocehan wakil rakyat Riau tersebut, DPRD Sumbar mengusulkan agar aliran sungai dari Kabupaten Limapuluh Kota yang menjadi sumber air utama PLTA Koto Panjang dialihkan. Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan yang berasal dari anggota DPRD Riau yang melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang.

Lanjut Afrizal, DPRD Riau seakan-akan melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Saat itu, masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.

"Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir tersebut berasal dari mana, atau mungkinkah perlu dilakukan seperti yang sudah-sudah tentang rencana warga Kabupaten Limapuluh Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain," katanya, Jumat (31/7/2020).

Afrizal melanjutkan jika ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak akan berfungsi. Padahal, kata dia, akibat waduk Koto Panjang itu, Kabupaten Limapuluh Kota selalu kebanjiran setiap tahunnya. Selama ini, keberadaan waduk tersebut tidak pernah menuai permasalahan tentang pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau.

"Berapapun hasil dari PLN selalu dibagi dua, namun karena adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri akhirnya menimbulkan polemik, menyinggung perasaan warga Sumbar, apalagi ditambah dengan pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Riau," ujarnya.

Ia melanjutkan, ini bukan hanya persoalan pembagian jatah dari hasil PAP yang tidak adil oleh Kemendagri, melainkan menyangkut harga diri rakyat Sumbar yang dilecehkan. "Pasalnya dari pembagian pajak, Sumbar hanya mendapat sekitar Rp 1,5 miliar, namun demi khalayak umat, pemprov selalu menganggarkan lebih dari Rp2 miliar di APBD setiap tahunnya," katanya.

Afrizal mempertanyakan dari sisi mana Sumbar menerima kesenangan atas waduk PLTA Koto Panjang tersebut, justru rakyat Sumbar selalu tertimpa banjir setiap tahunnya, namun tetap ikhlas demi menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepannya Sumbar akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ke tempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oleh oknum anggota DPRD yang bersangkutan. (*)


 

loading...
Reporter : Metria Indeswara /  Editor : Nova Anggraini
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]