Pengusaha Sawit Minta 20 T ke Sri Mulyani, Ada Apa ya?


Ahad, 02 Agustus 2020 - 16:55:44 WIB
Pengusaha Sawit Minta 20 T ke Sri Mulyani, Ada Apa ya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sektor pertanian dan industri sawit nasional memberikan kontribusi besar terhadap kas negara, diperkirakan pajak yang diberikan mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Sehingga perlu ada dukungan lain dari pemerintah untuk menyisihkan pendapatan pajak itu untuk sektor sawit terutama sawit rakyat. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor meminta langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar para petani mendapat manfaat dari pendapatan pajak sektor sawit.

"Ini kan ada Rp 100 triliun dari perkebunan dan industri sawit ini dibayarkan ke negara melalui pajak. Kalau pemerintah berkenan atau Bu Sri Mulyani memberikan ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) Rp 20 triliun per tahun, persoalan petani sawit dan sawit Indonesia selesai," katanya dalam acara Exclusive Interview oleh CNBC Indonesia yang bertajuk "Biodisel Pascapandemi Covid-19, Lanjut atau Terhenti?" pekan lalu.

BPDPKS merupakan Badan yang berada di bawah Kementerian Keuangan untuk menghimpun dana dari ekspor sawit yang dipungut dari kegiatan ekspor sawit. Dana tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat, dia ntaranya memberikan subsidi pada harga biodiesel.

Badan tersebut bisa lebih melihat peluang kebutuhan di masyarakat. Salah satunya mengalihkan anggaran pada efektivitas produksi petani sawit. Apalagi, Pertamina memperkirakan kebutuhan sawit pada 2023 mencapai 1 juta ton minyak sawit per hari setelah dibuat biodiesel dengan formula B100.

"Pertamina bisa produksi D100 dan bisa menyerap 1 juta ton per hari, ini sangat menggembirakan. Tinggal ini kembali ke komitmen pemerintah, harga D100 per liternya berapa? Mungkin bisa Rp 11 ribu atau Rp 12 ribu per liter, daya beli masyarakat kita tidak sampai ke angka itu (makanya usul minta Rp 20 triliun per tahun)," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman menyambut positif saran terhadap kemajuan petani sawit. Anggaran yang diberikan bisa maksimal jika dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat keseluruhan.

"Program biodiesel ini sangat strategis sekali dalam rangka mendukung keberlanjutan sawit nasional. Bayangkan seandainya kelebihan pasokan dalam negeri yang tidak terserap melalui program biodiesel tadi akan terjadi over stock dampaknya turunkan harga, secara berlanjut akan berdampak pada pendapatan petani prinsipnya itu," kata Eddy. (*)

loading...
 Sumber : CNBC Indonesia /  Editor : Rahma Nurjana
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:35:50 WIB

    Mau Jadi Pengusaha Muda? Cobalah Bisnis EBT

    Mau Jadi Pengusaha Muda? Cobalah Bisnis EBT HARIANHALUAN.COM - Pergerseran pola konsumsi energi dan keterbatasan energi fosil mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mendorong lahirnya bibit-bibit wirausahawan baru di sektor Energi Baru Te.
  • Senin, 10 Agustus 2020 - 18:48:49 WIB

    Pengusaha Mohon Bersabar, Aturan Diskon Pajak 50% Masih Digodok

    Pengusaha Mohon Bersabar, Aturan Diskon Pajak 50% Masih Digodok HARIANHALUAN.COM - Pengusaha nampaknya harus bersabar untuk sementara waktu. Pasanya, pemberian diskon 50% untuk pajak penghasilan (PPh) badan (PPh pasal 25) masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemberian diskon i.
  • Senin, 10 Agustus 2020 - 17:52:31 WIB

    Bloomberg Rilis 500 Orang Terkaya di Dunia, Ada 5 Pengusaha Indonesia

    Bloomberg Rilis 500 Orang Terkaya di Dunia, Ada 5 Pengusaha Indonesia HARIANHALUAN.COM - Mengutip data per 10 Agustus 2020 yang dirilis Bloomberg Billionaires Index, setidaknya ada lima orang Indonesia yang masuk dalam 500 orang paling kaya di dunia. .
  • Kamis, 23 Juli 2020 - 00:01:39 WIB

    Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel

    Begini Ancaman Luhut untuk Pengusaha Nikel HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjual.
  • Sabtu, 18 Juli 2020 - 17:12:38 WIB

    Begini Cara yang Dilakukan Pengusaha Kuliner agar Tak Bangkrut saat Pandemi

    Begini Cara yang Dilakukan Pengusaha Kuliner agar Tak Bangkrut saat Pandemi HARIANHALUAN.COM - Inovasi sangat dibutuhkan saat berbisnis kuliner di tengah pandemi Covid-19. Karena pada masa ini banyak pelaku bisnis terpaksa harus mengibarkan bendera putih dalam melanjutkan bisnisnya. .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]